Donald Trump berkomitmen mencabut sanksi militer terhadap Turki dan memulihkan kerja sama pertahanan yang sempat renggang, termasuk meninjau ulang kebijakan CAATSA.
Penghapusan sanksi membuka peluang bagi Turki untuk kembali membeli jet tempur F-35, meski masih harus melewati peninjauan hukum di parlemen AS terkait penggunaan sistem rudal S-400.
Pemerintah Israel menyatakan keberatan atas rencana pemulihan kerja sama militer AS-Turki karena khawatir kepemilikan F-35 oleh Turki dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di sela-sela KTT NATO di Ankara, pada Selasa (7/7/2026). Pertemuan ini membahas pemulihan kerja sama pertahanan kedua negara yang sempat renggang dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Trump menyatakan komitmennya untuk mencabut sanksi militer terhadap Turki. Pemerintah AS juga sedang mempertimbangkan kembali penjualan jet tempur siluman F-35 kepada Ankara.

1. Rencana penghapusan sanksi CAATSA

Trump berkomitmen menghapus sanksi ekonomi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang menjerat Turki sejak akhir 2020. Langkah ini diambil karena adanya perubahan peta politik dunia yang membutuhkan penyesuaian hubungan antaranggota NATO.

Saat ini, proses administrasi pencabutan sanksi sedang dikoordinasikan dengan pejabat tinggi kabinet AS. Gedung Putih menilai pembatasan tersebut sudah tidak sejalan dengan status Turki sebagai mitra strategis.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuka kembali perdagangan militer kedua negara. Sektor ini sebelumnya terhambat akibat keputusan Turki membeli sistem rudal S-400 dari Rusia.

Trump mengonfirmasi rencana pencabutan sanksi ini sesaat sebelum pertemuan tertutup dimulai.

"Kami akan mencabut sanksi tersebut. Kami tidak ingin menghukum teman-teman kami sendiri," ujar Donald Trump.

2. Peluang Turki mendapatkan kembali jet tempur F-35

Penghapusan sanksi militer membuka peluang bagi Turki untuk membeli kembali armada jet tempur siluman generasi kelima, F-35. Sebelumnya, AS mengeluarkan Ankara dari program produksi bersama pesawat tempur tersebut pada tahun 2019.

Meski demikian, kesepakatan akhir ini masih harus melewati peninjauan hukum di tingkat parlemen AS. Berdasarkan aturan pertahanan nasional AS, Turki wajib tidak mengoperasikan sistem rudal S-400 buatan Rusia jika ingin bergabung kembali dalam program F-35.

Pemerintah Trump kini terus mencari solusi alternatif bersama Kongres untuk menyelesaikan hambatan hukum tersebut. Presiden Erdogan berharap agar pengadaan jet tempur canggih ini dapat segera terwujud.

"Pada KTT ini, saya berharap janji yang kami terima dulu soal jet F-35 bisa selesai dengan baik, karena Presiden Trump selalu menepati ucapannya," kata Erdogan, dikutip dari CBS News.

3. Keberatan Israel terhadap pemulihan kerja sama militer

Rencana pemulihan kerja sama militer antara AS dan Turki langsung memicu reaksi diplomatik dari pemerintah Israel. Pihak Israel khawatir kepemilikan jet F-35 oleh Turki akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan Timur Tengah.

Selama ini, Israel menjadi satu-satunya negara di kawasan tersebut yang mengoperasikan skuadron F-35 secara aktif. Penjualan pesawat serupa ke negara lain di wilayah yang sama dinilai bisa mengancam keunggulan militer Israel.

Sejumlah menteri dan diplomat Israel dilaporkan terus berkomunikasi intensif dengan Gedung Putih untuk membahas kesepakatan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menyampaikan keberatan ini secara terbuka demi menjaga keamanan kawasan.

"Saya menilai Turki memiliki niat agresif. Memberikan jet F-35 atau mesin pesawat tempur kepada mereka justru akan merusak keseimbangan kekuatan di Timur Tengah," tegas Benjamin Netanyahu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.