Dewan Perdamaian (BoP) berencana membangun zona kemanusiaan di Rafah, Gaza Selatan, sebagai wilayah aman bagi puluhan ribu warga Palestina yang terdampak konflik.
Zona kemanusiaan akan dikelola oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), menggantikan pemerintahan darurat Hamas dan melarang masuknya milisi maupun pasukan bersenjata Israel.
Pembangunan zona ini menjadi proyek perdana NCAG setelah resmi mengambil alih pemerintahan dari Hamas, dengan dukungan pasukan perdamaian International Stabilization Force (ISF) untuk menjaga keamanan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dewan Perdamaian (BoP) dikabarkan berencana untuk membangun zona kemanusiaan di Jalur Gaza. Menurut keterangan seorang pejabat BoP anonim kepada AFP, Rabu (8/7/2026), zona ini nantinya akan digunakan sebagai wilayah aman untuk menampung puluhan ribu warga Palestina yang ada di Gaza.

Zona kemanusiaan ini akan dikontrol langsung oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). NCAG sendiri merupakan komite yang dibentuk oleh BoP. Komite ini berisi para teknokrat Palestina yang akan mengatur jalannya pemerintahan di Gaza. NCAG menggantikan tugas pemerintah darurat Gaza yang sebelumnya berada di bawah naungan milisi Hamas.

1. Zona kemanusiaan rencananya akan dibangun di Rafah

potret Kota Rafah, Jalur Gaza, Palestina (commons.wikimedia.org/Freedom's Falcon)

Menurut pejabat BoP, zona kemanusiaan ini rencananya akan dibangun di Gaza bagian selatan, tepatnya di Kota Rafah. Untuk menjamin keamanan di zona ini, NCAG tidak akan mengizinkan milisi atau angkatan bersenjata Israel untuk masuk. NCAG juga akan melakukan proses screening dan monitoring untuk mencegah entitas yang mengancam warga Palestina masuk ke zona kemanusiaan.

“Mekanisme penyaringan akan memastikan bahwa individu bersenjata dan militan tidak dapat memasuki Zona Kemanusiaan yang aman ini. Fungsi ini tidak akan dilakukan oleh IDF (militer Israel) yang tidak akan memiliki kontak dengan penduduk sipil dan tidak memiliki peran dalam memisahkan daerah-daerah ini dari wilayah Gaza lainnya,” kata pejabat BoP dilansir The Strait Times.

2. Pembangunan zona kemanusiaan jadi terobosan perdana NCAG

potret logo National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) (commons.wikimedia.org/National Committee for the Administration of Gaza)

Pejabat BoP tadi menambahkan, pembangunan zona kemanusiaan di Rafah akan menjadi terobosan perdana dari NCAG usai resmi mengambil alih pemerintahan di Gaza. Pejabat tersebut berharap, keberadaan zona ini akan meningkatkan keamanan seluruh warga Palestina dari serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Terlebih, zona ini nantinya juga akan dijaga ketat oleh pasukan perdamaian bernama International Stabilization Force (ISF).

“Ada satu proyek percontohan yang sedang kami pertimbangkan secara khusus, mungkin Anda bisa memberi NCAG titik awal, Anda bisa memungkinkan puluhan ribu orang untuk datang secara sukarela ke daerah ini, dan Anda mulai memberi mereka ruang di mana mereka menjalankan pemerintahan yang efektif dan merekalah yang mengelola pemerintahan,” kata pejabat tersebut.

3. NCAG sudah mengambil alih pemerintahan di Gaza dari Hamas

potret kamp pengungsian warga Palestina di Gaza (pexels.com/Hosny salah)

Saat ini, NCAG sudah mengambil alih pemerintahan di Gaza. Kebijakan ini berlaku efektif sejak Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan darurat Gaza pada Senin (6/7/2026) lalu. Kehadiran NCAG mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza yang sudah berlangsung sejak 2007 silam.

NCAG sendiri dibentuk dengan tujuan untuk memuluskan 20 rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membuat Gaza menjadi lebih baik usai terdampak agresi Israel selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah memuluskan rencana rekonstruksi Gaza. Namun, rencana itu kini harus tertunda karena BoP masih tidak punya dana untuk membangun kembali Gaza.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.