Iran Terima Respons AS, Nasib Proposal Selat Hormuz Belum Jelas

Proposal Teheran menawarkan mekanisme tujuh hari untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat kesepakatan Juni mengenai kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Jalur penting bagi pasokan minyak dunia itu sempat dibatasi Iran selama hampir tujuh bulan dan kondisi tersebut memicu tindakan balasan Washington berupa blokade pelabuhan. Sumber yang dikutip Reuters menyebut perbedaan utama kedua pihak berada pada urutan penerapan tahapan kesepakatan, bukan pada substansi rencana tujuh hari itu sendiri.

Teheran menetapkan pembukaan penuh selat baru dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi, termasuk penghentian tekanan militer dan ekonomi, pencairan aset yang dibekukan, serta jaminan keamanan jalur pelayaran. Araghchi menjelaskan rancangan tersebut meliputi normalisasi operasi, pembukaan penuh pada hari keenam, dan pembicaraan lanjutan pada hari ketujuh. Poin lain mencakup penghentian operasi militer di Timur Tengah termasuk Lebanon, pencairan aset senilai 12 miliar dolar AS (setara Rp215 triliun), pencabutan sanksi minyak, serta penghentian blokade pelabuhan Iran, sementara keputusan selanjutnya berada di tangan Washington.

Sebelum Washington menyampaikan balasan resminya, Presiden Donald Trump dilaporkan telah menolak proposal gencatan senjata selama tujuh hari tersebut. Trump menilai penutupan jalur laut justru membuat Teheran mengalami kerugian besar dan kehilangan pendapatan, sementara ia mengklaim AS memegang kendali penuh atas kawasan strategis tersebut. Trump juga menegaskan telah menerapkan blokade militer terbesar dalam sejarah dan membangun dinding baja di sekitar Selat Hormuz, meski 29 kapal tercatat tetap melintas dalam semalam.

Di sisi lain, pejabat AS mengungkapkan bahwa Trump sempat menyampaikan dalam pertemuan tertutup mengenai harapannya agar pengeboman terhadap Iran dapat dilanjutkan setelah pemilu sela AS. Para pejabat tersebut juga mempertanyakan kesediaan Iran untuk mematuhi tuntutan Washington. Namun, keengganan Washington untuk segera memulai kembali pertempuran skala besar sebagian berkaitan dengan keinginan menjaga pasokan amunisi yang kian menipis.

Perkembangan diplomasi itu turut mendapat perhatian dalam dinamika politik domestik Iran. Badan Berita Mahasiswa Iran (ISNA) melaporkan Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Teheran mengerahkan seluruh upaya untuk memastikan keberhasilan Nota Kesepahaman Islamabad. Pezeshkian menilai penjelasan mengenai manfaat perundingan merupakan bentuk transparansi dan bukan ketundukan kepada lawan, serta menegaskan bahwa Iran tidak menggadaikan prinsip dasarnya dalam ketentuan tersebut.

Pezeshkian menyebut kesepakatan tersebut sebagai sumber kebanggaan sekaligus dokumen yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan Iran. Pernyataan tersebut menempatkan proses perundingan internasional sebagai bentuk pencapaian diplomasi negara. Langkah ini diambil pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika negosiasi yang masih berjalan.