Iran Tunjuk Eks Komandan IRGC jadi Kepala Keamanan, Gantikan Larijani

25 Mar 2026, 18:26 WIB

Mohammad Bagher Zolghadr (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

Pemerintah Iran menunjuk Mohammad Bagher Zolghadr, eks komandan IRGC, sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi menggantikan Ali Larijani yang tewas akibat serangan udara AS-Israel di Teheran.
Zolghadr dikenal sebagai tokoh garis keras dengan rekam jejak panjang di militer dan politik, serta masuk daftar sanksi Barat karena dugaan keterlibatan dalam program nuklir Iran.
Penunjukan ini memperkuat dominasi faksi militer garis keras di pemerintahan dan menempatkan Zolghadr sebagai figur kunci dalam menentukan arah negosiasi diplomatik Iran-AS.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Iran resmi menunjuk Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC). Penunjukan mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ini diumumkan oleh deputi komunikasi Presiden Masoud Pezeshkian pada Selasa (24/3/2026).

Zolghadr menggantikan Ali Larijani yang tewas akibat serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel di Teheran pada 17 Maret lalu. Perang koalisi AS-Israel melawan Iran telah memakan lebih dari 1.340 korban jiwa sejak akhir Februari.

1. Rekam jejak militer dan politik Zolghadr

Mohammad Bagher Zolghadr (Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Zolghadr memulai karier militernya dengan memimpin unit operasi lintas batas selama perang Iran-Irak pada era 1980-an. Ia kemudian menjabat sebagai kepala staf gabungan IRGC selama delapan tahun berturut-turut.

Tokoh garis keras ini memperluas pengaruhnya ke dunia politik saat membantu Mahmoud Ahmadinejad memenangkan pemilihan presiden pada 2005. Zolghadr lalu diangkat menjadi wakil menteri dalam negeri bidang keamanan di bawah pemerintahan Ahmadinejad.

Pengalaman birokrasinya berlanjut saat ia bertugas sebagai asisten kepala peradilan untuk urusan strategis. Sejak 2021, ia memimpin Dewan Penentu Kemaslahatan Sistem yang bertugas menasihati pemimpin tertinggi Iran.

Zolghadr sendiri telah lama menarik perhatian negara-negara Barat. Namanya telah masuk dalam daftar sanksi oleh AS, Inggris, dan Uni Eropa terkait dugaan keterlibatannya dalam program nuklir Iran.

2. Konsolidasi kekuatan faksi garis keras Iran

unjuk rasa pendukung Ayatollah Ali Khamenei di Gorgan, Iran pada 2018 ( Tasnim News Agency, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Kematian Larijani dinilai menghilangkan sosok perantara pragmatis antara kelompok militer dan faksi politik moderat di Iran. Melalui Zolghadr, para petinggi militer garis keras dianggap sedang berupaya mengonsolidasikan lebih banyak kekuasaan di dalam pemerintahan.

Ahli isu Iran dari Foundation for Defense of Democracies, Behnam Ben Taleblu, menilai perang saat ini justru meningkatkan kendali IRGC atas negara. Selama ini, Zolghadr dikenal memiliki pandangan keras terhadap Israel dan sekutunya. Ia pernah secara terbuka mendukung serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

"Operasi ini adalah titik awal jatuhnya rezim Zionis," kata Zolghadr saat itu, dilansir The National.

3. Zolghadr akan pantau negosiasi AS-Iran

ilustrasi protes di Iran (unsplash.com/Nk Ni)

Perubahan kepemimpinan keamanan Iran terjadi saat AS mulai berupaya mencari jalan keluar diplomasi. Washington dilaporkan telah menyodorkan dokumen berisi 15 poin rencana perdamaian kepada Iran melalui perantara Pakistan.

Panglima Angkatan Darat Pakistan, Syed Asim Munir, bertindak sebagai penghubung komunikasi antara kedua belah pihak. Namun, proses negosiasi tersebut menghadapi kendala karena jaringan komunikasi internal pejabat Iran terganggu oleh ancaman serangan udara Israel.

Sebagai pimpinan SNSC, akan memiliki lebih banyak pengaruh untuk menentukan arah dan respons Iran terhadap tawaran perundingan AS.

"Siapa pun yang duduk di meja perundingan harus mendapatkan persetujuan Zolghadr sebelum kesepakatan apa pun disahkan," ujar jurnalis Ali Hashem, dilansir Al Jazeera.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.