Israel Terang-terangan Ungkap Rencana Aneksasi Tepi Barat

25 Jun 2024, 19:03 WIB

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich (tengah). (twitter.com/@bezalelsm)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengungkap rencana kontroversial untuk menganeksasi Tepi Barat, wilayah yang selama ini diperebutkan dengan Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan partai Zionis Religius yang dipimpinnya.

Smotrich mengatakan, tujuannya untuk menjadikan Tepi Barat, yang disebutnya sebagai Yudea dan Samaria, sebagai bagian integral dari negara Israel. Dia mengungkapkan rencananya untuk menetapkan kedaulatan Israel di wilayah tersebut, dimulai dengan tindakan di lapangan dan kemudian melalui proses legislasi.

"Kami akan menetapkan kedaulatan, pertama di lapangan dan kemudian melalui undang-undang. Saya berniat melegalkan pemukiman-pemukiman baru," ujar Smotrich, dilansir dari The Guardian, pada Selasa (25/6/2024).

1. Smotrich bertekad keras gagalkan pembentukan negara Palestina

Smotrich, yang juga menjabat sebagai di Kementerian Pertahanan Israel, menyatakan bahwa misi hidupnya adalah menggagalkan pembentukan negara Palestina. Sebagai bagian dari rencananya, Smotrich berencana melegalkan pemukiman liar di Tepi Barat.

Pernyataan ini muncul beberapa hari setelah terungkapnya upaya diam-diam pemerintah Israel untuk mengalihkan wewenang atas Tepi Barat kepada pejabat sipil pro-pemukim. Langkah ini dinilai sebagai upaya aneksasi terselubung yang berisiko melanggar hukum internasional.

Sejak menjabat, Smotrich telah menyetujui pembangunan ribuan unit rumah baru di pemukiman Israel di wilayah Palestina. Kebijakan ekspansif ini telah memicu kekhawatiran komunitas internasional akan semakin sulitnya upaya perdamaian di kawasan tersebut.

2. Perubahan administratif di Tepi Barat

Terungkap bahwa Israel telah melakukan perubahan administratif yang signifikan di Tepi Barat. Perubahan yang disebut Smotrich sebagai "mega-dramatis" ini mentransfer kekuasaan ke Civil Administration yang berada di bawah kendalinya.

Civil Administration adalah badan pemerintah Israel yang bertanggung jawab atas perencanaan dan konstruksi di Area C Tepi Barat. Area C mencakup sekitar 60 persen dari total wilayah Tepi Barat yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan penuh Israel. Dengan perubahan ini, Civil Administration kini memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola wilayah tersebut.

"Kami menciptakan sistem sipil terpisah," ungkap Smotrich dalam rekaman yang dilaporkan New York Times.

Melansir dari Arab News, perubahan ini dianggap dapat mengurangi kemungkinan pemeriksaan hukum atas ekspansi dan pembangunan pemukiman Israel di wilayah pendudukan. Artinya, akan lebih mudah bagi Israel untuk membangun dan memperluas pemukiman di Tepi Barat tanpa hambatan hukum yang signifikan.

3. Reaksi internasional terhadap pernyataan Smotrich

Ilustrasi bendera Israel. (unsplash.com/Taylor Brandon)

Rencana aneksasi ini kemungkinan akan mengundang kritik tajam dari pemimpin Palestina dan komunitas internasional. Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan hambatan signifikan bagi upaya perdamaian Israel-Palestina.

"Bagi siapa pun yang berpikir bahwa masalah aneksasi masih kabur, perintah ini seharusnya mengakhiri semua keraguan," ujar Michael Sfard, pengacara hak asasi manusia Israel.

Tindakan kontroversial Smotrich juga memicu spekulasi di media AS. Beberapa laporan menyebutkan kemungkinan Smotrich menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam destabilisasi Tepi Barat.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.