Jakarta, IDN Times - Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Selasa, 31 Desmber 2024, menyatakan otoritas pendudukan Israel telah menolak lebih dari 140 permintaan akses masuk PBB, ke Jalur Gaza utara dalam dua bulan terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Jonathan Whittall, pejabat senior dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Wilayah Pendudukan (OCHA), melansir 2. ANTARA yang mengutip WAFA-OANA.
Whittall menyebut militer pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di Jabalia dan wilayah sekitarnya, dengan sasaran rumah sakit dan petugas kesehatan.
Whittall menjelaskan PBB telah berupaya mencapai wilayah Gaza utara selama dua bulan terakhir, namun otoritas Israel telah menolak semua permintaan tersebut lebih dari 140 kali.
Whittall juga mencatat keluarga-keluarga Palestina di daerah Jabalia telah hidup di bawah pengepungan Israel selama lebih dari dua bulan.
Pejabat PBB itu menekankan warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari Gaza utara, termasuk dari daerah seperti Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia, saat ini hidup dalam kondisi sangat sulit di sekitar Kota Gaza.
Seorang pejabat PBB mengecam komunitas internasional yang disebutnya gagal mengambil tindakan tegas, untuk mengurangi penderitaan anak-anak di berbagai zona konflik.
"Jeritan anak-anak ini terdengar di seluruh zona konflik, tetapi sering kali dunia diam saja," kata Perwakilan Khusus PBB untuk Anak-Anak dan Konflik Bersenjata, Virginia Gamba, dalam pernyataannya pada malam Tahun Baru, melansir ANTARA mengutip Anadolu.
Menurut Gamba, dunia harus segera berbuat sesuatu, karena menunda hanya akan menjadikan anak-anak sekadar angka dalam daftar panjang korban konflik. Dia menyoroti meningkatnya jumlah anak yang direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata di Kolombia, Sahel, Sudan, dan Haiti.
"Pembunuhan dan cacat pada anak serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit berpotensi menjadi dua pelanggaran paling umum terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata pada 2024," katanya dalam pernyataan itu.
Dia juga mencatat 30 persen jumlah korban ranjau darat dan bahan peledak di berbagai zona konflik seperti seperti Gaza, Sudan, dan Ukraina adalah anak-anak.
Gamba menyerukan agar anak-anak di tempat-tempat itu segera diberikan bantuan kemanusiaan, dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia, dan Konvensi Hak Anak.
Gamba juga meminta pembersihan ranjau dan bahan peledak di daerah-daerah berpenduduk, dan pelarangan aksi militer terhadap sekolah.
Semua itu, kata dia, adalah "komitmen penting yang dapat membantu anak-anak bertahan hidup di tengah konflik bersenjata ketika orang dewasa enggan berkomitmen pada perdamaian."
"Saat memasuki 2025, pilihlah kasih sayang dan perdamaian daripada ketidakpedulian dan perang," kata Gamba, seraya menekankan bahwa harapan anak-anak adalah hal yang penting bagi dunia.