TOP 5: Heboh Survei Indikator Politik hingga BGN Bantah MBG Bikin APBN Bocor

"Indikator Politik Indonesia tidak pernah me-rilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026 tersebut," tulis Indikator melalui surat pemberitahuan yang ditanda tangani Direktur Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat pada 28 Juli 2026.

Sementara, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi saat dikonfirmasi IDN Times, belum juga merespons hingga artikel ini diterbitkan. Namun, beberapa peneliti Indikator saat dikonfirmasi terkait hal ini merespons dengan menyertakan surat pernyataan yang sama dengan pengumuman di web Indikator.

"Ini tanggapan saya ya, bisa dilihat di website Indikator," ujar Peneliti Indikator Politik Indonesia Rizka Halida kepada IDN Times, Rabu (29/7/2026).

Dalam rilis hasil survei yang menyebut-nyebut sebagai lembaga Indikator yang ditulis dalam 240 halaman lebih itu, memaparkan hasil survei mulai dari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, elektabilitas calon presiden dan wakil presiden, sosok kandidat yang berpotensi maju pada Pemilu 2029.

Ada juga survei tentang dampak ekonomi Indonesia akibat konflik Timur Tengah, program prioritas pemerintah Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), hingga efek politik bergabungnya mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berikut pernyataan lengkap Indikator Politik Indonesia yang membantah adanya hasil survei pada Juli 2026:

PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan pertanyaan beberapa pihak tentang informasi hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia Juli 2026, dengan ini kami beritahukan:

1. Indikator Politik Indonesia tidak pernah me-rilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026 tersebut.

2. Data dan temuan survei INDIKATOR secara resmi selalu dipublikasikan melalui web/portal resmi www.indikator.co.id; dan jaringan media sosial Indikator Politik Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juli 2026

Menurut Sudaryono, berbagai program pemerintah tetap berjalan bersamaan dengan pelaksanaan MBG. Ia mencontohkan ketersediaan pupuk yang kini mencukupi, adanya potongan harga pupuk sebesar 20 persen, hingga revitalisasi jaringan irigasi yang terus meningkat anggarannya

"Saya selalu mengatakan ada semacam anggapan bahwa anggaran negara ini habis karena MBG. Pada kenyataannya ada MBG, yang dulu pupuk tidak cukup sekarang pupuknya cukup, bahkan harganya didiskon 20 persen. Dulu tidak ada revitalisasi irigasi, sekarang ada. Tahun lalu Rp12 triliun, tahun ini Rp14 triliun, tahun depan ada lagi," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Ia juga menegaskan kondisi sekolah rusak bukan disebabkan oleh program MBG. Menurutnya, kerusakan sekolah sudah terjadi jauh sebelum program tersebut diluncurkan dan kini justru sedang ditangani pemerintah.

"Dulu enggak ada MBG, sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Sekolah itu memang sudah rusak sebelum ada program MBG. Sekarang oleh Presiden diperbaiki," ujarnya.

Sudaryono mengatakan, masyarakat cukup melaporkan sekolah yang mengalami kerusakan melalui portal yang telah disediakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar segera ditindaklanjuti.

Ia menilai perbandingan antara bangunan dapur MBG yang baru dengan kondisi sekolah yang rusak merupakan hal yang tidak tepat karena keduanya merupakan program yang berbeda.

"Kalau ada sekolah rusak yang ditemukan, cukup laporkan. Enggak perlu dibanding-bandingkan dengan dapur MBG karena enggak nyambung. Dapur MBG dibangun oleh mitra dengan skemanya sendiri, sementara perbaikan sekolah merupakan hal yang berbeda," katanya.

Ia menegaskan pembayaran tidak akan dilakukan berdasarkan arahan individu, melainkan mengacu pada sistem dan hasil pemeriksaan auditor.

"Mengenai tunggakan ini ranah auditor, sedang diaudit. Manakala sudah clean and clear, saya kira dibayar. Semuanya trust in system, bukan trust in person," kata Sudaryono di Kantor BGN, Rabu (29/7/2026).

Ia menegaskan, tidak akan ada perlakuan khusus terhadap pihak tertentu dalam proses pembayaran. Seluruh penyelesaian tunggakan, kata dia, akan mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Ya saya enggak ada, "oh yang ini musti kau bayar sendiri" enggak bisa, saya enggak mau itu. Semuanya trust in system ya, tidak trust in person, "karena menurut arahan Pak Kepala tadi yang ini dulu Bu" enggak mau," ujarnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu (26/7/2026) dengan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik. Sejumlah sampel turut diambil untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium.

“Kami juga memahami kekhawatiran serta pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Untuk memastikan penyebab meninggalnya S, kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan Puslabfor dan serangkaian tindakan penyelidikan lainnya,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2026).

Selain itu, penyelidik telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Budi mengatakan, seluruh fakta masih didalami untuk memastikan penyebab kematian korban secara objektif.

Budi mengimbau keluarga Sutrimo, pria yang dikabarkan sebagai kepala rumah tangga (karumga) eks Jampidsus Febrie Adriansyah itu, untuk membuat laporan polisi terkait kematian.

“Kita juga memberikan imbauan apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih projustisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman,” kata Budi di Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Polda Metro juga bakal mendalami wajar atau tidaknya kematian Sutrimo. Budi memastikan pihaknya akan memberi perkembangan terkini terkait kasus ini.

“Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar. Ini masih didalami,” ujarnya.

Nantinya, Polda Metro juga membuka peluang untuk melakukan ekshumasi terhadap Sutrimo yang dikabarkan telah dimakamkan di Banyumas.

“Ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang,” ujar dia.

"Nah jadi intinya di sini dari sisi segi jam kerja, beban kerja, izin sakit, cuti, dan lingkungan kerja, kita tidak melihat adanya penyimpangan atau anomali persoalan. Tapi kita lihat yang nomor lima ada kondisi kesehatan yang memang perlu jadi perhatian kita semua," kata Inspektur Investigasi Kemkes, Hendra Teja, dalam konferensi pers, Rabu (29/7/2026).

Hendra mengatakan investigasi dilakukan dengan meminta keterangan dari rumah sakit, rekan sejawat, pendamping, dan keluarga korban. Hasilnya, jam kerja dokter SZM tidak melebihi batas maksimal 40 jam per minggu dan dia tetap memperoleh hak libur setelah jaga malam.

"Ketika kita menguji dari data-data yang ada, kita tidak menemukan adanya kelebihan jam kerja yang dialami oleh dokter tersebut," kata dia.

Selain itu, Kemenkes juga menyatakan tidak menemukan beban kerja berlebihan selama korban menjalani program internship.

"Berdasarkan hasil dari investigasi kami, kami melihat dan menilai bahwa tidak ditemukan beban kerja yang berlebihan dalam pelaksanaan internsip tersebut," katanya.

Di sisi lain, Kemenkes mengungkap dokter SZM memiliki permasalahan kesehatan jiwa dan menjalani terapi obat secara rutin sebelum meninggal dunia. Temuan itu menjadi salah satu dari lima aspek yang diperiksa dalam investigasi.

"Ternyata kami mendapatkan informasi dari hasil kegiatan investigasi kami bahwa saudari SZM memiliki permasalahan kesehatan jiwa dan menjalankan terapi obat secara teratur," ujarnya.

Hendra juga menyebut lingkungan kerja dokter SZM dinilai suportif berdasarkan keterangan para pendamping, rekan kerja, dan hasil penelusuran tim investigasi.