Jelang Ramadan, Palestina dan Israel Bertemu di Mesir

Pejabat tinggi PA, Hussein al-Seikh, pada Sabtu mengatakan, delegasi Palestina berpartisipasi dalam pertemuan untuk membela hak-hak warganya.

“Meminta diakhirinya agresi Israel yang terus menerus terhadap kami dan menghentikan semua tindakan dan kebijakan yang melanggar darah, tanah, harta benda, dan kesucian kami,” kata al-Seikh.

Belakangan ini, ketegangan terus meningkat, terutama usai kembalinya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Pemerintah Israel dari sayap kanan ekstrim itu dilantik pada akhir tahun lalu.

Konflik juga dikhawatirkan kembali tereskalasi menjelang bulan Ramadan. Pada tahun-tahun sebelumnya, bentrokan meletus antara polisi Israel dan warga Palestina di sekitar masjid Al Aqsa Yerusalem selama bulan suci.

Tahun ini, Ramadan bertepatan dengan Paskah Yudaisme dan Paskah Kristen, sebagaimana dilansir Reuters.

Sementara PA yang dijalankan oleh Fatah tengah berdiplomasi dengan Israel, partai-partai Palestina lainnya justru menolak pembicaraan dengan negara pendudukan itu. Semua partai politik utama Palestina, kecuali Fatah, menentang pembicaraan dan menyerukan boikot. Hamas, kelompok bersenjata yang mengatur Jalur Gaza, mengatakan menolak konferensi di Sharm al-Sheikh.

Sementara itu, partai politik Jihad Islam Palestina (PIJ) dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengatakan desakan PA untuk bergabung dengan KTT Sharm al-Sheikh merupakan kudeta melawan keinginan rakyat.

“Israel memanfaatkan KTT dan pertemuan keamanan ini untuk melancarkan lebih banyak agresi terhadap rakyat kami,” katanya dalam pernyataan bersama.

Pertemuan kedua negara itu terjadi hanya beberapa pekan setelah dilakukannya pertemuan serupa pada 26 Februari lalu. Pertemuan itu juga mendapat pertentangan luas dan gagal membatasi tindakan penindasan pendudukan Israel yang meningkat terhadap warga Palestina.

Dalam KTT Aqaba di Yordania, Israel setuju untuk berhenti mengumumkan pemukiman ilegal baru selama beberapa bulan. Namun beberapa jam setelah pertemuan, Netanyahu membantah komitmen semacam itu dibuat.

“Berlawanan dengan laporan dan tweet tentang pertemuan di Yordania, tidak ada perubahan dalam kebijakan Israel,” kata Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi saat itu.

Israel telah membangun ratusan pemukiman ilegal untuk 700 ribu warga Israel di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Langkah itu menghambat upaya kemerdekaan bagi Palestina.

Pasukan dan pemukim Israel telah membunuh 89 warga Palestina termasuk 18 anak-anak dan seorang wanita pada tahun ini, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.