Kabinet Bayangan beranggotakan 15 orang dibiayai urunan dan bekerja pro bono; koordinasi dilakukan lewat Zoom atau sekretariat anggota, sementara rapat perdana menyewa co-working space Rp2,9 juta.
Feri Amsari menyebut Kabinet Bayangan berpotensi menggalang dana publik untuk program kecil yang dinilai belum ditangani pemerintah, dengan rencana mengumumkan mekanisme serta laporan penggunaannya.
Kabinet Bayangan membantah sebagai upaya makar karena tidak ingin mengubah pemerintahan atau melakukan kekerasan; formasi rampingnya juga diposisikan sebagai kritik atas kabinet pemerintah yang beranggotakan 48 menteri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Salah satu inisiator Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul Qur'ani, mengatakan kabinet pemantau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dibentuk menggunakan dana urunan dari masing-masing anggota. Bahkan, 15 anggota kabinet bekerja tanpa digaji alias pro bono.

"Gak ada (biaya yang dikeluarkan untuk bentuk kabinet). Kalau pun ada, biayanya minim sekali. Misalnya saya dengan nama pribadi membeli domain, hosting. Itu kan berapa ratus ribu rupiah. Lalu, (data-data) saya upload sendiri," ungkap Jilul ketika dihubungi IDN Times, Rabu (29/7/2026).

Rapat koordinasi juga dilakukan menggunakan platform video conference Zoom. Seandainya bertemu tatap muka, maka dilakukan di kantor sekretariat salah satu anggota kabinet, seperti Celios atau MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia).

"Kami sangat low budget," imbuhnya.

Sementara, rapat kerja perdana Kabinet Bayangan yang digelar Senin, 27 Juli 2026 dilakukan di co-working space kawasan Cikini, Jakarta Pusat. IDN Times sempat mendapat dokumen kuitansi untuk penyewaan tempat kerja tersebut. Biaya penyewaan area mencapai Rp2,9 juta untuk booking selama hampir empat jam.

Pembiayaan ini termasuk salah satu kritik Kabinet Bayangan terhadap Kabinet Merah Putih, di mana dalam bekerja, termasuk rapat tak membutuhkan biaya besar. Bahkan, rapat juga bisa dilakukan secara virtual. Yang terpenting rapat dan komunikasi berjalan efektif.

1. Kabinet Bayangan akan melakukan pengumpulan dana publik

Pengamat hukum tata negara dan anggota Kabinet Bayangan, Feri Amsari ketika memberikan keterangan pers. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan ke depan tak menutup kemungkinan Kabinet Bayangan akan melakukan penggalangan dana publik untuk mengeksekusi program-program yang tak mampu dikerjakan pemerintah. Meskipun program tersebut sifatnya kecil.

"Sebagai contoh, yang sedang viral, ada sekolah di mana murid-murid dan guru harus nyeberang (sungai). Maka kami akan berpikir bagaimana membangun sesuatu atas dana publik," ungkap Feri ketika menggelar rapat kerja perdana di Cikini, Senin.

Lewat cara tersebut, Kabinet Bayangan ingin membuktikan pekerjaan negara tidak sulit bila pemerintah berniat baik. Apalagi pemerintah memiliki kewenangan memungut pajak dari rakyat.

"Kalau misalnya di sekolah atau di desa, layanan kesehatan buruk dan mereka membutuhkan sesuatu, lalu menteri kesehatan (bayangan) menyarankan harus ada ini dan itu, maka dari dana publik yang sama, akan kami kucurkan ke sana," tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Bayangan itu.

Hal itu dilakukan untuk menjelaskan ke pemerintah bahwa mereka seharusnya bisa bekerja lebih baik dari ini. Feri berjanji bila metode pengumpulan dana publik itu sudah siap akan diumumkan. Mereka juga bakal mengumumkan laporan keuangan dari penggunaan dana publik tersebut.

2. Kabinet Bayangan bukan bentuk upaya makar

11 dari 15 anggota Kabinet Bayangan yang menggelar rapat kerja perdana pada Senin, 27 Juli 2026 di Jakarta. (Istimewa)

Lebih lanjut, Feri Amsari membantah pembentukan Kabinet Bayangan merupakan salah satu tindakan makar terhadap pemerintah. Sebab, tidak ada niat dari 15 anggota Kabinet Bayangan untuk mengubah struktur dan pemerintahan Presiden Prabowo.

Kabinet Bayangan dibentuk karena kanal penyampaian aspirasi ke pemerintahan Prabowo sudah tersumbat. Dalam Kabinet Bayangan pun, tidak ada sosok presiden dan wakil presiden.

"Menurut keyakinan kami, tidak ada satu pun pasal yang berkaitan dengan ini (tindakan makar). Ini sesuai dengan KUHP di dalam pasal 191, 192, 193 dan 194. Pertama, tidak ada upaya kami untuk menyerang fisik presiden, itu tidak mungkin," ungkap Feri ketika dihubungi IDN Times, Selasa, 28 Juli 2026 malam.

Kedua, Kabinet Bayangan juga tidak berupaya mengubah struktur pemerintahan dan kementerian di bawah pemerintahan Prabowo.

"Kami hanya membayangi (anggota kabinet) saja," katanya.

Ketiga, sesuai yang tertulis dalam Pasal 193 KUHP, perbuatan makar dimaknai sebagai upaya untuk membuat sebagian wilayah Indonesia jatuh ke tangan musuh atau kekuasaan asing. Menurut Feri, justru pasal tersebut lebih cocok dialamatkan ke pemerintahan Prabowo sendiri.

"Karena mereka membiarkan 18 pesawat asing terbang di wilayah (udara) kita. Kalau (ada tuduhan) makar, maka mereka kena tuduhan itu," tutur dia.

Keempat, seseorang dikatakan berupaya makar bila melakukan kudeta bersenjata. Sementara, anggota Kabinet Bayangan tak memiliki senjata.

"Yang ada justru kami memiliki mikrofon karena kami yakin senjata rakyat hanya punya hak bicara. Hak bicara biasanya jadi menakutkan bagi pemerintah yang otoriter," ucapnya.

3. Perbandingan formasi anggota Kabinet Bayangan dan Kabinet Merah Putih

Daftar menteri di kabinet bayangan dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih [Hal 1]. (IDN Times/Sukma Shakti)

Daftar menteri di kabinet bayangan dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih [Hal 2]. (IDN Times/Sukma Shakti)

Daftar menteri di kabinet bayangan dibandingkan dengan Kabinet Merah Putih [Hal 3]. (IDN Times/Sukma Shakti)

Saat ini jumlah anggota Kabinet Bayangan mencapai 15 orang. Sedangkan menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo berjumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota Kabinet Bayangan, yakni 48 orang. Itu pun bisa bertambah lebih gemuk lantaran ada wakil menteri di kabinetnya.

Ahmad Jilul mengatakan, pihaknya turut mengkritisi lewat jumlah anggota kabinet yang ramping. Justru dengan kabinet yang ramping, pemerintahan bisa berjalan lebih efisien dan gesit.

Berikut perbandingan formasi anggota Kabinet Bayangan dan Kabinet Merah Putih Prabowo:

Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari, counterpart: Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Kepala Staf Presiden (Dudung Abdurachman) dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Muhammad Qodari)
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman, counterpart: Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Djamari Chaniago), Kapolri (Listyo Sigit Prabowo), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto)
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad, counterpart: Menteri Luar Negeri (Sugiono)
Menteri Pertahanan: Curie Maharani, counterpart: Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin)
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati, counterpart: Menteri PPPA (Arifatul Choiri Fauzi) dan Menteri HAM (Natalius Pigai)
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Hukum (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), Menpan RB (Rini Widyantini), dan Jaksa Agung (ST Burhanuddin)
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Investasi dan Hilirisasi (Rosan Roeslani), Menteri UMKM (Maman Abdurahman), Menteri Koperasi (Ferry Juliantono), Menteri Perdagangan (Budi Santoso), Kepala BP BUMN (Donny Oskaria), Menteri Pariwisata (Widiyanti Putri Wardhana), Menteri Ekonomi Kreatif (Teuku Rifky)
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara, counterpart: Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik, counterpart: Menteri Lingkungan Hidup (Jumhur Hidayat), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni), dan Menteri ATR (Nusron Wahid)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri, counterpart: Mendikdasmen (Abdul Mu'ti), Mendiksaintek (Brian Yuliarto), Menteri Kebudayaan (Fadli Zon), dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)
Menteri Riset, Teknologi dan Digital: Nenden Sekar Arum, counterpart: Menteri Saintek (Brian Yuliarto), dan Menkomdigi (Meutya Hafid)
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana, counterpart: Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati, counterpart: Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), Menko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar), Menteri Kependudukan/BKBN (Wihaji), Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), Menteri Pekerja Migran (Mukhtarudin), Menteri PU (Doddy Hanggodo), Menteri Perumahan (Maruarar Sirait)
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), Menteri Kelautan dan Perikanan (Wahyu Trenggono), Kepala Badan Gizi Nasional (Sudaryono)
Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF, counterpart: Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya)