Jepang-AS Perketat Aturan Militer usai Pembunuhan di Okinawa
- Jepang dan AS membahas pengetatan aturan perilaku personel militer di luar pangkalan serta peningkatan patroli gabungan setelah dugaan pembunuhan perempuan lokal di Okinawa.
- Marinir AS Devin Jacob Ballard ditangkap terkait dugaan perampokan dan pembunuhan Anna Yugi di Naha; ia membantah tuduhan, sementara AS berjanji membantu penyelidikan Jepang.
- Militer AS di Okinawa memberlakukan penangguhan operasi 48 jam dan jam malam 30 hari; kasus-kasus kriminal sebelumnya telah memicu sentimen anti-pangkalan di kalangan warga.
Jakarta, IDN Times - Pembicaraan antara Jepang dan Amerika Serikat (AS) terkait pencegahan tindak kejahatan oleh personel militer AS, kini menyoroti aturan perilaku di luar pangkalan. Langkah ini dilakukan menyusul dugaan pembunuhan seorang perempuan lokal oleh anggota korps marinir AS di Okinawa.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Toshimitsu Motegi, menyampaikan dalam rapat komite parlemen pada Selasa (13/10/2026) bahwa konsultasi tingkat tinggi yang dimulai pekan lalu tersebut fokus mencari langkah preventif yang efektif.
"Pembahasan mencakup evaluasi 'kebijakan kebebasan' yang mengatur perilaku prajurit di luar area militer, serta rencana peningkatan patroli gabungan antara militer AS dan kepolisian lokal," kata Motegi, dilansir Kyodo News.
Pada sesi komite yang sama, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pihak AS berencana untuk meninjau kode etik tersebut secara saksama.
1. AS berjanji akan bekerja sama dalam kasus pembunuhan di Okinawa
Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (unsplash.com/Brandon Mowinkel) Pada Sabtu (10/10/2026), Motegi telah melakukan percakapan telepon dengan Menlu AS Marco Rubio. Ia menyampaikan bahwa insiden tersebut sangat disesalkan. Dalam percakapan itu, Rubio berjanji bahwa Washington akan bekerja sama dengan pihak berwenang Jepang dalam penyelidikan dugaan pembunuhan tersebut.
"Rubio menyampaikan belasungkawa yang tulus atas kematian seorang warga negara Jepang di Okinawa, serta menegaskan komitmen AS untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintah Jepang dan otoritas setempat dalam proses penyelidikan," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari Asahi Shimbun.
2. Usai penangkapan, militer AS memberlakukan jam malam bagi personelnya
Ilustrasi borgol. (pexels.com/Kindel Media) Devin Jacob Ballard, yang bertugas di Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma, ditangkap pada 4 Oktober 2026. Penangkapan tersebut atas dugaan merampok dan membunuh Anna Yugi di sebuah hotel di ibu kota prefektur Naha sehari sebelumnya. Polisi mengatakan tersangka membantah tuduhan itu.
Menyusul penangkapan tersebut, militer AS di Okinawa menangguhkan operasi normal selama 48 jam mulai Rabu siang. Militer AS juga memberlakukan jam malam selama 30 hari, mulai Jumat, dari tengah malam hingga pukul 05.00.
Kebijakan mengenai perilaku personel militer AS di luar pangkalan diperketat, setelah serangkaian kasus kekerasan seksual terungkap pada 2024. Mereka juga menjalani pelatihan disiplin. Kebijakan tersebut mencakup larangan mengunjungi tempat-tempat yang menyajikan minuman beralkohol antara pukul 01.00 hingga 05.00.
3. Deretan kasus kriminal personel militer AS picu sentimen anti-pangkalan di Okinawa
Potret pasukan marinir AS yang berada di Camp Kinser, Okinawa, Jepang. (x.com/OkinawaMarines) Kejahatan masa lalu yang melibatkan personel militer AS, termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak perempuan, telah menyebabkan sentimen anti-pangkalan AS yang meluas di kalangan penduduk Okinawa.
Pada 1995, pemerkosaan seorang siswi oleh 3 anggota militer AS memicu kemarahan publik di Okinawa. Insiden ini turut mendorong kesepakatan pada 1996, guna mengembalikan lahan yang digunakan Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma. Namun, proses pengembalian lahan tersebut hingga kini belum selesai.
Pada 2018, hukuman seumur hidup dikuatkan pada seorang mantan marinir AS yang memperkosa dan membunuh seorang perempuan berusia 20 tahun di Okinawa pada 2016. Sementara pada Februari tahun ini, Mahkamah Agung Jepang menguatkan hukuman 5 tahun terhadap seorang Angkatan Udara AS yang menculik dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di bawah usia 16 tahun pada 2023.
Prefektur Okinawa berada di bawah kendali AS dari tahun 1945-1972, setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Hingga kini, Okinawa masih menjadi lokasi penempatan kontingen pasukan AS terbesar di luar negeri secara global. Sebagian besar dari sekitar 18 ribu personel Korps Marinir AS yang bertugas di Jepang ditempatkan di prefektur tersebut.
