Jepang Setujui RUU Revisi Hukum Kekaisaran, Untuk Apa?

Kyodo News melaporkan, revisi ini membawa perubahan substansial pertama dalam beberapa dekade terakhir melalui dua poin krusial, yakni:

Status Anggota Perempuan

Anggota keluarga kekaisaran perempuan kini diizinkan untuk tetap mempertahankan status kekaisaran mereka setelah menikah dengan warga biasa. Hal ini berbeda dengan aturan saat ini yang mengharuskan mereka keluar dari keluarga kekaisaran. Namun, UU tersebut tidak menyebutkan gagasan kaisar perempuan atau kaisar dari keturunan ibu yang telah mendapatkan dukungan publik.

Adopsi Garis Keturunan Laki-laki

Keluarga kekaisaran diizinkan mengadopsi anak laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang merupakan keturunan kaisar melalui garis keturunan laki-laki di 11 bekas keluarga cabang. Meskipun anak angkat tersebut tidak bisa naik takhta, tetapi keturunan laki-laki mereka akan memenuhi syarat menjadi pewaris di masa depan. Ketentuan tersebut memicu perdebatan karena tidak termasuk dalam kesepakatan awal pembahasan lintas partai.

Keluarga kekaisaran Jepang saat ini hanya menyisahkan 16 anggota, termasuk Kaisar Naruhito. Berdasarkan hukum yang berlaku, takhta hanya boleh diwariskan kepada keturunan laki-laki dari garis ayah.

Kini, Jepang hanya memiliki tiga ahli waris sah, dan Pangeran Hisahito (19 tahun) adalah satu-satunya penerus dari generasi muda, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan suksesi kekaisaran di masa depan. Tanpa adanya reformasi ini, kelangsungan monarki tertua di dunia tersebut berada dalam risiko yang serius.

Kepala Kebijakan LDP, Takayuki Kobayashi, mengatakan suksesi garis keturunan laki-laki ke takhta adalah tradisi yang telah dipertahankan oleh para pendahulu Jepang selama lebih dari 2.600 tahun.

"Saya percaya tidak ada cara lain untuk meningkatkan jumlah anggota keluarga kekaisaran selain dengan menerima keturunan laki-laki dari garis keturunan kekaisaran sebagai anak angkat dan menjadikan mereka anggota keluarga kekaisaran," ujar Kobayashi membela RUU tersebut, dikutip dari Asahi Shimbun.

Pengesahan RUU ini sempat tertahan akibat kebuntuan parlemen sejak akhir Juni. Partai oposisi mengkritik pendekatan agresif koalisi pemerintah terkait agenda legislasi lainnya dan menuntut akuntabilitas PM Takaichi. Akan tetapi, situasi mereda setelah LDP memberikan konsesi politik dan melunakkan beberapa poin perdebatan. Partai oposisi utama Chudo, akhirnya melunakkan sikap setelah mendapat jaminan dari Sekretaris Kabinet Minoru Kihara.

"Mengenai keturunan anak angkat, akan dinilai berdasarkan UU Keluarga Kekaisaran yang berlaku saat ini. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mendahului atau membatasi pembahasan di masa mendatang di badan legislatif," kata Kihara memberikan tanggapan langsung saat sesi tanya jawab di Komite Pengarah DPR.