Jumhur: KLH Canangkan Gerakan Pertobatan Ekologis Mulai Agustus
- Pemerintah akan mencanangkan gerakan nasional 'pertobatan ekologis' pada Agustus 2026 untuk melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.
- Program ini akan mengorkestrasi berbagai pihak dengan pendanaan dari CSR, lembaga filantropi, dan anggaran pemerintah guna mewujudkan Indonesia yang asri dan bersih sesuai visi Presiden Prabowo.
- Gerakan buruh diajak menjadi garda terdepan pemulihan lingkungan melalui penerapan K3L serta pengembangan kawasan industri hijau demi kesehatan dan produktivitas pekerja.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana mencanangkan gerakan nasional “pertobatan ekologis” pada Agustus 2026. Gerakan tersebut disiapkan sebagai upaya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab. Ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, ada perusahaan yang mencemari lingkungan, bahkan pemerintah pun harus terus memperkuat pengawasan,” kata Jumhur saat membuka Kongres II Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) di Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026).
Table of Content
1. Gerakan nasional "pertobatan ekologis" mulai dicanangkan pada Agustus
Jumhur mengatakan, kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat, perusahaan, hingga pemerintah. Karena itu, kata dia, pemerintah ingin membangun gerakan nasional untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pemulihan lingkungan.
“Kita ingin membangun gerakan pertobatan ekologis secara nasional, yang rencananya akan mulai dicanangkan pada Agustus mendatang,” ujar dia.
Menurut Jumhur, organisasi masyarakat, serikat buruh, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lokal, perlu bergerak bersama dalam upaya pemulihan lingkungan.
2. Pemerintah akan orkestrasi berbagai pihak
Menurut Jumhur, pemerintah akan mengorkestrasi berbagai kekuatan yang dapat terlibat dalam program pemulihan lingkungan. Sumber pendanaan untuk program tersebut juga dapat berasal dari berbagai pihak, mulai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), lembaga filantropi, hingga anggaran pemerintah.
“Tugas kami adalah mengorkestrasi seluruh kekuatan yang ada, agar cita-cita Presiden Prabowo mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sehat, bersih, dan indah dapat tercapai,” tutur Jumhur.
3. Buruh diajak jadi garda terdepan pemulihan lingkungan
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur turut mengajak gerakan buruh menjadi garda terdepan dalam upaya pemulihan lingkungan. Menurut dia, isu lingkungan memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja.
Karena itu, kata Jumhur, gerakan buruh dinilai tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kawasan industri yang ramah lingkungan.
“Saya melihat ada korelasi yang sangat kuat antara gerakan buruh dan agenda pelestarian lingkungan. Kawasan industri harus menjadi kawasan hijau, dan seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan lingkungan, agar tidak lagi menimbulkan pencemaran udara maupun limbah,” kata Jumhur.
4. K3L dinilai penting bagi kesehatan dan produktivitas pekerja
Jumhur juga menekankan pentingnya penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L) untuk menjaga kesehatan dan produktivitas pekerja.
“Kita sering mengabaikan K3L. Padahal lingkungan kerja yang baik akan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Kesadaran ini harus dibangun bersama, baik oleh pengusaha maupun para buruh,” lanjut Jumhur.
Sementara, Ketua Umum Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), Wagimun, mengatakan organisasinya berkomitmen mendukung agenda pelestarian lingkungan hidup dari pemerintah.
“Kami berkomitmen mendukung program-program Presiden Prabowo, termasuk agenda pelestarian lingkungan hidup. Kami meyakini kesejahteraan buruh tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan lestari,” pungkas Wagimun.
