Jepang Tolak Permintaan Taiwan Ikut Bahas Batas Maritim dengan Filipina

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, memastikan bahwa perjanjian batas laut yang sedang dibahas hanya mengikat Jepang dan Filipina. Ia menegaskan perundingan ini tidak akan memberikan dampak hukum bagi negara lain.

"Kesepakatan ini hanya mengatur hak dan kewajiban antara Jepang dan Filipina, sehingga tidak akan mengikat pihak ketiga mana pun secara hukum," ujar Kihara, dilansir Times of India.

Perundingan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., di Tokyo pada akhir Mei 2026. Pemerintah Filipina menyambut baik langkah ini sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral kedua negara.

"Kerja sama ini dibangun berdasarkan persahabatan serta tujuan yang sama demi perdamaian, penyelesaian masalah secara damai, dan kepatuhan pada hukum internasional," kata Ferdinand Marcos Jr.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Taiwan telah meminta Tokyo dan Manila untuk membuka ruang diskusi dengan Taipei. Area perundingan tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dengan wilayah perairan mereka. Pemerintah Taiwan menaruh perhatian khusus agar kesepakatan maritim itu tidak membatasi area tangkapan nelayan serta hak pengelolaan sumber daya laut mereka.

"Kami harus memastikan bahwa hasil perundingan ini tidak memengaruhi hak kedaulatan Taiwan yang diakui oleh hukum internasional," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Hsiao Kuang-wei.

Sebagai langkah antisipasi, Taiwan telah menugaskan kantor perwakilannya di Jepang dan Filipina untuk mengumpulkan data rinci terkait batas ZEE yang sedang dirundingkan oleh kedua negara tersebut.

Rencana perundingan Jepang dan Filipina ini turut memicu reaksi keras dari Beijing. Penjaga Pantai China langsung merespons pengumuman tersebut dengan memulai patroli di perairan sebelah timur Taiwan.

"Langkah ini kami ambil sebagai tanggapan atas pengumuman pihak Jepang dan Filipina yang secara sepihak memulai perundingan batas laut di perairan sebelah timur pulau Taiwan milik China," ungkap Perwakilan Penjaga Pantai China.

Kementerian Luar Negeri China juga menyatakan bahwa perundingan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi wilayah yang diklaim oleh Beijing.

"Perundingan batas laut tersebut tidak sah, tidak berlaku, dan tidak akan mengubah hak China di wilayah timur pulau Taiwan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.

Menanggapi dinamika yang kian memanas di perairan sekitarnya, pihak Taiwan menegaskan bahwa otoritas wilayahnya harus dihormati oleh semua pihak.

"Kedaulatan wilayah kami tidak boleh dilanggar. Kami berkomitmen untuk menjaga negara dan memastikan keamanan wilayah laut kami," pungkas Perwakilan Penjaga Pantai Taiwan.