Junta Minta Etnis Pemberontak Bersenjata Dukung Pemilu Adil di Myanmar

15 Okt 2021, 16:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times – Panglima Angkatan Bersenjata sekaligus Perdana Menteri sementara Myanmar, Min Aung Hlaing, meminta pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) untuk berpetang teguh pada komitmennya.

Dilansir Xinhua, dia juga meminta pihak-pihak yang belum bergabung untuk segera menandatangani NCA.

Pernyataan itu disampaikan oleh Min Aung Hlaing pada Jumat (15/10/2021), dalam kapasitasnya sebagai Komite Pusat Persatuan dan Perdamaian Nasional, bertepatan dengan ulang tahun ke-6 NCA.

1. Sudah ada 10 etnis bersenjata yang berdamai dengan pemerintah

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Pemerintah de facto Myanmar berupaya untuk memperkuat perdamaian dengan penandatanganan NCA. Menurut Min Aung, semakin banyak pihak non-NCA yang bergabung dalam komitmen tersebut, semakin berkurang pula serangan dan penembakan yang terjadi.

Dalam pesannya, organisasi etnis bersenjata diimbau untuk setia pada NCA. Min Aung juga meminta mereka untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum multipartai yang adil, demokratis, dan bebas.

Sejauh ini, sudah ada 10 kelompok etnis bersenjata yang menandatangani NCA dengan pemerintah sejak Oktober 2015.

2. Kerusuhan di Myanmar telah menewaskan 1.100 orang

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Sebagai informasi, militer telah memperpanjang penangguhan operasi militer selama lima bulan, dari 1 Oktober 2021 hingga 28 Februari 2022. Penangguhan itu merupakan strategi pemerintah untuk fokus menangani pandemik COVD-19 dan memulihkan stabilitas di Myanmar.

Kondisi Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta terjadi pada 1 Februari 2021. Sejauh ini, lebih dari 1.100 orang meninggal dunia akibat kerusuhan terjadi di berbagai wilayah, berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Situasi memburuk karena perlawanan bukan hanya digelorakan oleh warga sipil, termasuk para pegawai negeri. Etnis pemberontak yang selama ini menjadi korban diskriminasi junta juga melakukan perlawanan menolak kekuasaan Min Aung Hlaing.

3. Penguasa Myanmar diwacanakan tak diundang pada KTT ASEAN

Gedung Sekretariat ASEAN (ASEC). (twitter.com/ASEAN)

Para menteri luar negeri Asia Tenggara akan mengadakan diskusi yang membahas tidak diikutsertakannya Min Aung dalam pertemuan puncak tingkat regional mendatang. Pernyataan itu diungkap oleh sumber internal ASEAN kepada Reuters pada Kamis (14/10/2021).

Wacana itu merupakan bentuk kekecewaan ASEAN terhadap penguasa Myanmar, yang tidak komitmen mengimplementasikan lima poin konsensus, hasil pertemuan kepala negara Asia Tenggara pada April lalu. Hingga saat ini, utusan khusus belum bisa melaksanakan tugasnya, kecuali mendistribusikan sedikit dari bantuan kemanusiaan.

Pertemuan virtual rencananya dihelat pada Jumat (15/10/2021) atas permintaan Ketua ASEAN Brunei Darussalam.

Juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun, tidak menanggapi panggilan telepon untuk dimintai komentar terkait wacana tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.