Kamboja Bawa Sengketa Perbatasan Lawan Thailand ke ICJ  

Pemicu utama langkah ini adalah insiden penembakan pada Rabu (28/5/2025), sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Peristiwa yang menewaskan seorang tentara Kamboja ini terjadi di Desa Techo Morodok, Provinsi Preah Vihear, area yang diklaim Kamboja sebagai wilayahnya.

Kementerian Luar Negeri Kamboja segera mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Thailand di Phnom Penh. Kamboja menuntut investigasi menyeluruh atas insiden yang mereka anggap sebagai serangan tanpa provokasi dan pelanggaran kedaulatan.

"Pemerintah Kerajaan Kamboja menuntut investigasi segera dan menyeluruh atas insiden kekerasan ini. Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kejam dan ilegal tersebut harus diseret ke pengadilan," demikian pernyataan Kemlu Kamboja, dikutip dari Pnom Penh Post.

Pihak militer Kamboja menyatakan mereka diserang lebih dulu, sementara militer Thailand mengaku pasukannya hanya merespons tembakan. Setelah insiden, perwakilan militer kedua negara bertemu dan sepakat meredakan ketegangan.

Sengketa perbatasan Kamboja-Thailand bukanlah masalah baru, melainkan konflik menahun di sepanjang 800 kilometer lebih garis perbatasan. Sebagian besar batas ini ditetapkan semasa pendudukan Prancis di Indochina.

Pada 2008, bentrokan militer pernah pecah terkait area dekat Kuil Preah Vihear. ICJ kemudian memutuskan area sengketa itu milik Kamboja.

Kedua negara sebenarnya memiliki Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2000 untuk demarkasi perbatasan. Namun, mantan Perdana Menteri Hun Sen menilai MoU itu berjalan lambat dan gagal mencegah bentrokan baru.

Area yang kini jadi sengketa dan akan diajukan Kamboja ke ICJ meliputi sekitar Kuil Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Krabey, dan area Mum Bei (Segitiga Zamrud).

Keputusan ini didukung penuh oleh mantan Perdana Menteri Kamboja yang kini Presiden Senat, Hun Sen. Ia bahkan menantang Thailand untuk bersama-sama mencari putusan ICJ jika memang berkomitmen menyelesaikan masalah.

"Jika kita tidak biarkan pengadilan yang memutuskan, masalah ini akan seperti Gaza antara Palestina dan Israel, tidak pernah selesai, selalu ada pertempuran, besar atau kecil. Kenapa takut ke pengadilan jika kita memang tulus?" tutur Hun Sen.

Pihak Thailand menyatakan Komite Perbatasan Gabungan (JBC) mereka akan bertemu membahas isu ini. PM Manet juga telah menginstruksikan JBC Kamboja untuk segera bertemu dengan pihak Thailand.

Meski menempuh jalur hukum, Kamboja menyatakan tetap berkomitmen pada solusi damai dan menahan diri. Namun, Kamboja juga siap membela kedaulatannya jika ada invasi militer, dilansir The Nation.