Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan Turki resmi mendenda dan membekukan izin praktik lebih dari 100 dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Kebijakan ini diambil karena para dokter tersebut dinilai mengabaikan prosedur persalinan normal.
Keputusan tersebut mendapat penolakan dari komunitas medis setempat yang menilai pemerintah melakukan intervensi sepihak. Para dokter khawatir aturan baru ini bisa membahayakan keselamatan ibu hamil yang membutuhkan operasi darurat.
Selain membekukan izin, pemerintah mewajibkan para dokter yang terdampak untuk menjalani pelatihan perawatan kehamilan tambahan. Asosiasi medis setempat melaporkan adanya penyelidikan disiplin yang ketat dalam penertiban ini.
Di wilayah Sakarya, seorang dokter spesialis dilarang berpraktik selama enam bulan akibat kebijakan tersebut. Dokter ini harus lulus ujian kompetensi sebelum diizinkan kembali melayani pasien.
Penyelidikan disiplin ini menimbulkan kecemasan bagi para dokter yang membuka praktik di sektor swasta. Mereka kini mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dasar hukum yang digunakan dalam pemberian sanksi tersebut.
Data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan Turki memiliki tingkat operasi caesar tertinggi dari 38 negara anggota. Dari setiap 1.000 kelahiran hidup, terdapat sekitar 615 operasi caesar. Angka ini melebihi batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dari sisi operasional, operasi caesar dipilih karena lebih hemat waktu bagi staf rumah sakit. Prosedur bedah hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit, sedangkan persalinan normal bisa memakan waktu hingga 12 jam.
Alasan lainnya adalah untuk menghindari risiko tuntutan hukum atas dugaan malapraktik. Masalah lain seperti kurangnya bidan terlatih juga membuat ketergantungan pada metode operasi ini semakin tinggi.
"Angka operasi caesar di Turki sudah di atas 60 persen. Hal ini menunjukkan adanya berbagai masalah dalam sistem pelayanan kesehatan kami," kata Pejabat Asosiasi Medis Turki, Dr. Ayse Gultekingil, dilansir Malay Mail.
Pemerintah Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang menjalankan program Dekade Keluarga untuk meningkatkan angka kelahiran nasional. Kampanye persalinan normal menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan penduduk.
Lewat aturan baru ini, kementerian melarang keras operasi caesar atas permintaan sendiri tanpa alasan medis di fasilitas kesehatan swasta. Klinik swasta kini wajib menyediakan unit persalinan standar untuk mendukung persalinan normal.
Namun, aturan ketat ini dikritik oleh kelompok oposisi dan organisasi hak perempuan. Mereka menilai pembatasan ini bisa membahayakan keselamatan ibu hamil di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas darurat.
"Sikap yang menganggap operasi caesar tidak penting dan memaksakan persalinan normal ini seolah hanya melihat perempuan sebagai mesin pencetak anak," kata Anggota Parlemen Turki, Aylin Nazlıaka.