Hore, Mensos Umumkan Bansos Triwulan III Cair 20 Juli
- Bansos PKH dan BPNT Triwulan III 2026 akan mulai disalurkan pada 20 Juli setelah proses pemutakhiran dan pembersihan data selesai dilakukan oleh Kemensos.
- Data terbaru menunjukkan adanya penerima lama, penerima baru, serta yang tidak lagi menerima bansos, tergantung hasil pemutakhiran data dari daerah.
- Tiga provinsi paling aktif memperbarui data adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, agar penyaluran bansos lebih akurat dan tepat sasaran.
Jakarta, IDN Times – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan BPNT atau sembako Triwulan III bulan Juli-September 2026 akan mulai disalurkan pada 20 Juli mendatang.
“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insyaAllah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
1. Ada penerima bansos baru
Gus Ipul menjelaskan, dari data terbaru di atas, terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) existing yang tetap menerima bansos, dan KPM yang tidak lagi menerima bansos.
"Ada juga penerima-penerima baru, yang semuanya tergantung pada proses pemutakhiran data yang telah dilaksanakan," ujarnya.
2. Tiga provinsi aktif update data penerima bansos
Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah proaktif melakukan pemutakhiran data, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran. Tiga Provinsi yang paling aktif melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kota Bekasi menjadi kota yang melakukan pemutakhiran data terbanyak.
“Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutahhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya,” ujarnya.
3. Bansos diberikan pada yang berhak
Proses pemutakhiran data dilakukan mulai tingkat RT/RW, kemudian diteruskan ke operator data desa atau kelurahan, melalui proses musyawarah dan diteruskan ke Dinas Sosial setempat, sebelum akhirnya ditetapkan Bupati/Wali Kota dan diserahkan ke Kemensos.
Dari Kemensos, data diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS), untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, dan setiap tiga bulan data hasil pemutakhiran yang telah di verifikasi tersebut diserahkan Kembali ke Kemensos untuk dilakukan penyaluran bansos.
“Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak,” imbuhnya.
