Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI berhasil memulangkan 15 Warga Negara Indonesia (WNI) korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dari wilayah segitiga emas di Bokeo, Laos. Mereka telah tiba di Tanah Air dengan selamat.
Pemulangan dilakukan dalam dua kloter penerbangan pada 25 dan 26 Juni 2022. Setibanya di Tanah Air, para WNI korban TPPO telah diserahkan kepada Kementerian Sosial RI untuk pemeriksaan lanjutan.
Sebelumnya, para WNI tersebut berhasil dievakuasi oleh KBRI Vientiane dengan bantuan Kepolisian Nasional Laos dari sebuah perusahaan di kawasan segitiga emas Provinsi Bokeo, Laos pada 10 Juni 2022.
Proses evakuasi dilanjutkan dengan pemeriksaan awal TPPO di KBRI Vientiane. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya eksploitasi dan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap 15 orang tersebut, demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima IDN Times, Senin (27/6/2022).
Mereka dilaporkan mengalami tekanan mental dengan jam kerja 15 jam sehari, dan diancam dijual ke perusahaan lain sebagai pekerja seks komersial, apabila tidak mencapai target penjualan investasi palsu.
Para WNI yang menjadi korban pada awalnya tergiur dengan iklan lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial khususnya Facebook. Lowongan tersebut menawarkan pekerjaan sebagai customer service di perusahaan fintech dengan gaji besar dan fasilitas yang baik.
Namun setibanya di Laos, para PMI dipaksa untuk bekerja di perusahaan financial scammers. Mereka mengalami tekanan dan intimidasi bila tidak mencapai target, serta diwajibkan membayar denda apabila memilih keluar dari perusahaan. Modus perekrutan semacam ini makin marak terjadi dalam dua tahun terakhir.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengimbau agar warga Indonesia berhati-hati dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan yang tinggi dan persyaratan bekerja yang ringan, apalagi jika datang dari media sosial.
“Kiranya agar dapat mengecek dahulu ke instansi terkait seperti Disnaker setempat, BNP2TKI, dan Kemnaker,” ujar Judha.
Kemlu juga mengimbau agar WNI yang akan bekerja di luar negeri harus melakukan kroscek terlebih dahulu kredibilitas tempat mereka bekerja. Selain itu, calon tenaga kerja juga harus melihat dan memahami keberangkatan sesuai prosedur dan sesuai dengan undang-undang.