Kemlu RI: Veto AS di DK PBB Khianati Perdamaian Timur Tengah

Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara. Termasuk kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.

“Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB,” demikian pernyataan Kemlu RI.

Palestina saat ini berstatus negara pengamat nonanggota yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012 lalu. Namun, permintaan Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB ini harus disetujui DK PBB dan harus disetujui setidaknya oleh dua pertiga dari anggota Majelis Umum PBB.

DK PBB kembali gagal mengadopsi resolusi soal keanggotaan tetap Palestina di PBB. Pemungutan suara di DK PBB yang digelar tadi malam, diveto lagi oleh AS.

Untuk mencapai resolusi ini, setidaknya 9 suara dibutuhkan dan tidak ada veto dari negara Anggota Tetap DK PBB yaitu AS, China, Prancis, Rusia atau Inggris.

Dalam pemungutan suara ini, 12 negara mendukung, dua negara abstain yaitu Inggris dan Swiss serta satu negara menolak, yaitu AS.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood, berdalih, AS mendukung solusi dua negara atau two state solution. Pemungutan suara di PBB ini seharusnya tidak terjadi.

“Soal negara Palestina harusnya dirundingkan langsung antarpihak. Bukan pemungutan suara,” kata Wood.