Pyongyang, IDN Times - Kim Yo-jong selama ini dikenal sebagai adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sekaligus tangan kanannya. Perkembangan terbaru soal relasi antara Korea Utara dan Korea Selatan menunjukkan bahwa dirinya punya peran lebih penting bagi negaranya.
Perempuan yang diyakini berusia awal 30-an tahun tersebut memimpin kampanye garis keras terhadap negara tetangga dengan memutus semua jalur komunikasi yang ada. Kebijakan ini diumumkan oleh Pyongyang pada Selasa (9/6).
Menurut kantor berita KCNA, Kim Yo-jong dan pembuat kebijakan berhaluan keras lainnya, Kim Yong-chol, berada di balik berakhirnya komunikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Keduanya mendorong kebijakan tersebut untuk disepakati dalam sebuah pertemuan.
"Penjelasan langka soal proses pembuatan kebijakan menggambarkan Kim Yo-jong sebagai 'seseorang yang sangat penting'," tutur Michael Madden, pakar politik Korea Utara dari Stimson Centre kepada Reuters.
Dengan kata lain, kini Kim Jong-un semakin memberikan kepercayaan lebih kepada adiknya tersebut untuk menentukan citra Korea Utara. Langkah ini, kata Madden, bisa dianggap sebagai cara Pyongyang untuk mencemooh para pengamat internasional yang meragukan kapasitas Kim Yo-jong di tengah konstelasi politik patriarkis di Korea Utara.
Selain Madden, ada mantan analis intelijen di pemerintahan Amerika Serikat, Rachel Minyoung Lee, yang juga melihat kemungkinan tersebut.
"Sebelum ini, Kim Yo-jong digambarkan di media pemerintah sebagai adik perempuan Kim Jong-un, petugas protokolnya, atau salah satu pejabat yang menemaninya. Kini, warga Korea Utara tahu pasti ia lebih daripada itu," kata Lee.
Nama Kim Yo-jong sebenarnya sudah mulai terdengar pada 2017, walau masih segelintir orang luar yang mengetahui apa tugasnya di pemerintahan. Baru pada 2018 hingga 2019, saat negaranya cukup aktif di panggung diplomasi global dengan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, serta saat penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin, sosoknya semakin mencuri perhatian.
Selama ini, ia rupanya berada di balik propaganda Korea Utara. Perannya tersebut membuat Amerika Serikat memasukkan namanya ke dalam daftar pejabat pemerintah Korea Utara yang mendapatkan sanksi pada 2017. Ia dituduh melakukan pelanggaran HAM dan penyensoran.
Apa yang menjadi pemicu Pyongyang menghentikan semua komunikasi dengan Seoul adalah ulah dua kelompok aktivis yang menerbangkan selebaran anti-Korea Utara pada minggu lalu.
Seperti dilaporkan The Japan Times, pemerintah Korea Selatan pun menggugat mereka dengan tudingan mengirimkan barang-barang terlarang ke negara itu.
Kelompok yang melakukan aksi itu juga dilaporkan terdiri dari para pembangkang asal Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan. Kim Yo-jong pun menyebut mereka dengan julukan-julukan negatif yang semakin membuat hubungan antara kedua negara memanas.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea di Seoul Yoh Sang-key mengatakan bahwa dua kelompok itu menciptakan tensi antara Korea Utara dan Korea Selatan serta membahayakan hidup serta keselamatan [warga Korea Selatan] di area perbatasan.
Presiden Moon Jae-in sendiri diperkirakan mempertaruhkan citranya dengan menuntut aktivis serta pembangkang tersebut ke pengadilan. Ini lantaran selama ini Moon dipandang sebagai pemimpin liberal yang menghormati kebebasan berekspresi.