Korsel Tuntut Ukraina Minta Maaf Buntut Pengungkapan Tawanan Korut

Protes dilayangkan akibat tindakan sepihak otoritas Ukraina membeberkan informasi pemindahan personel militer yang seharusnya dirahasiakan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran komitmen diplomasi.

Selain itu, Ukraina dituding menyampaikan pernyataan keliru dengan menyangkal kesepakatan yang telah disetujui. Otoritas Seoul menilai klaim dari pihak Ukraina tersebut memicu kesalahpahaman di tingkat internasional.

"Kami sangat menyesalkan tindakan sepihak Ukraina yang melanggar perjanjian rahasia, serta kebohongan yang menyangkal kesepakatan tersebut. Kami menuntut penjelasan resmi beserta permintaan maaf," tegas Sekretaris Senior Kepresidenan Korsel, Seong Ghi-hong, dilansir Korea JoongAng Daily.

Isi pidato Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York menjadi awal timbulnya persoalan. Dalam pidatonya, ia membeberkan pengiriman dua prajurit Korea Utara ke Seoul yang sebelumnya ditangkap di kawasan Kursk pada Januari 2025.

Kantor Kepresidenan Ukraina membantah adanya kesepakatan tertutup dan menganggap wajar jika informasi itu diumumkan. Sikap ini memicu tanda tanya lantaran pejabat komunikasi Ukraina sebelumnya sempat mengonfirmasi perjanjian rahasia tersebut.

Padahal, keputusan untuk merahasiakan status tawanan disepakati demi melindungi keselamatan keluarga prajurit yang masih berada di Korea Utara.

"Menjaga kerahasiaan masalah ini adalah tindakan wajar yang disepakati bersama, mengingat risiko rumit yang bisa timbul jika disebarluaskan," kata Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung.

Pemerintah Korea Selatan mulai mempertimbangkan opsi langkah lanjutan atas dinamika yang mengganggu hubungan kedua negara. Evaluasi ini dilakukan demi menjaga kepentingan nasional serta marwah diplomasi Seoul.

Meskipun tensi diplomasi meninggi, Seoul memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Ukraina tetap berjalan. Otoritas Korea Selatan juga menegaskan komitmennya untuk berpegang pada hukum internasional dan prinsip kemanusiaan dalam menangani masalah pembelotan tawanan perang.

Pengungkapan informasi rahasia ini dinilai berpotensi memengaruhi dinamika stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

"Tindakan pengungkapan rahasia tersebut sangat merusak kepercayaan antar-pemerintah dan berdampak buruk pada hubungan persahabatan kita," ungkap Seong Ghi-hong.