Iran Ancam Keras Korea Selatan soal Pengiriman Pasukan Selat Hormuz
- Iran memperingatkan Korea Selatan bahwa keterlibatan militer apa pun di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan memicu konsekuensi serius, di tengah tekanan AS kepada Seoul.
- Seoul belum memutuskan pengiriman personel militer, tetap berkomunikasi dengan Teheran dan komunitas internasional, serta mempertimbangkan kesiapan pertahanan nasional dan prosedur persetujuan domestik.
- Konflik Iran-AS sejak Februari 2026 melumpuhkan pelayaran di Hormuz, jalur vital minyak dan gas dunia; Iran mewajibkan izin kapal, kebijakan yang ditolak Washington dan sejumlah negara.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Iran memperingatkan Korea Selatan bahwa pengerahan atau partisipasi militer dalam bentuk apa pun di Teluk Persia dan Selat Hormuz akan memicu konsekuensi serius. Peringatan diplomatik tersebut disampaikan pada Senin (7/9/2026), menyusul adanya sejumlah laporan bahwa Seoul tengah mempertimbangkan kontribusi militer untuk mengamankan navigasi di selat strategis tersebut.
Ketegangan ini mengemuka seiring meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang meminta Seoul ikut mengamankan jalur pelayaran di kawasan Timur Tengah.
Di sisi lain, otoritas kepresidenan Korea Selatan menegaskan bahwa mereka masih terus melakukan peninjauan dan belum menetapkan keputusan akhir terkait pengiriman personel militernya. Korea Selatan sendiri berstatus sebagai sekutu perjanjian AS dan menampung sekitar 39 ribu tentara Amerika di Semenanjung Korea, menurut klaim Trump.
1. Peringatan keras Teheran terhadap tekanan Amerika Serikat
ilustrasi konflik AS-Israel dengan Iran (unsplash.com/Saifee Art) Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyampaikan peringatan tegas tersebut melalui platform media sosial X pada Senin (7/9/2026). Dia menekankan bahwa hubungan diplomatik antara Teheran dan Seoul telah terjalin selama lebih dari enam puluh empat tahun atas landasan saling menghormati. "Iran sangat mementingkan hubungan persahabatannya dengan Korea Selatan," ujar Baghaei sebagaimana dikutip Anadolu Agency.
Kendati demikian, Baghaei menyatakan rakyat Iran saat ini tengah mempertahankan diri dari agresi militer AS dan merespons apa yang disebutnya kejahatan perang AS terhadap perempuan dan anak-anak. Atas dasar itu, keterlibatan militer negara mana pun dalam operasi di kawasan tersebut akan dinilai langsung sebagai bentuk sokongan nyata kepada pihak agresor. "Tidak ada negara berdaulat dan bertanggung jawab yang boleh tunduk pada tekanan dan intimidasi AS serta menjadi kaki tangan dalam tindakan agresi dan kejahatan mengerikan terhadap bangsa Iran yang besar," tegasnya.
2. Pertimbangan militer dan saluran komunikasi Seoul
bendera Korea Selatan (pexels.com/aboodi vesakaran) Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi pada Senin (7/9/2026) bahwa pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan komunitas internasional mengenai situasi Timur Tengah. Selain itu, laporan Yonhap News menyebutkan Seoul tetap mempertahankan saluran diplomatik terbuka langsung dengan Teheran. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memulihkan stabilitas kawasan sekaligus melindungi hak lintas kapal komersial mereka. "Kami berkomunikasi secara erat dengan komunitas internasional, termasuk negara-negara terkait, untuk membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah secepat mungkin dan memastikan lintasan bebas bagi semua kapal, termasuk milik negara kami, melalui Selat Hormuz," papar kementerian itu.
Sebelumnya pada Jumat (4/9/2026), seorang pejabat kepresidenan Seoul mengungkapkan bahwa opsi bantuan militer hanya akan dipertimbangkan apabila tidak mengganggu kesiapan pertahanan nasional Korea Selatan. Saluran penyiaran lokal SBS sempat mengabarkan bahwa persiapan yang dirancang mencakup pengerahan pesawat patroli maritim P-8, tim penjinak bahan peledak, dan kapal pendukung logistik. Namun, keputusan penempatan pasukan ke luar negeri tetap mewajibkan restu Dewan Keamanan Nasional, persetujuan kabinet, serta izin dari Majelis Nasional.
3. Eskalasi konflik dan lumpuhnya lalu lintas energi di Hormuz
Selat Hormuz (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, Public Domain, via Wikimedia Commons) Wilayah perairan Selat Hormuz telah berada di bawah kendali utama Teheran semenjak perang melawan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari 2026. Dilansir Al Arabiya, aksi saling serang antara kedua kubu terus berlanjut di perairan tersebut kendati gencatan senjata sempat disepakati pada April 2026. Selat ini memegang peranan krusial bagi perekonomian internasional karena biasanya mengalirkan sekitar seperlima dari total ekspor minyak mentah dan gas alam cair dunia.
Imbas dari peperangan yang berlarut-larut tersebut membuat lalu lintas kapal di perairan Selat Hormuz lumpuh dan memicu guncangan pada pasar energi global. Pihak Teheran kini mewajibkan seluruh kapal yang melintas untuk mengajukan izin pelayaran terlebih dahulu. Kebijakan kontrol sepihak ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Washington serta beberapa negara kawasan, sementara Iran berkeras menolak kembali ke skema navigasi bebas tanpa batas.
