Jakarta, IDN Times - Korea Utara (Korut) secara terang-terangan mendukung pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia. Empat wilayah yang dicaplok Rusia ini antara lain Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk dan Luhansk.
Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah melakukan penandatanganan serah terima empat wilayah ini sekaligus menandai pembentukan subjek baru Rusia. Penandatanganan ini dilakukan pada 30 September 2022 kemarin di aula St. George, Istana Kremlin, Moskow.
Direktur Jenderal Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korut Jo Cho Su mengatakan, referendum empat wilayah tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan piagam PBB.
“Referendum itu sah. Tapi Amerika Serikat memegang standar ganda seperti gerombolan penjahat setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan ‘supremasi’ sendiri,” kata Jo, dikutip dari NDTV, Selasa (4/10/2022).
Jo menyebut bahwa AS melancarkan invasi terhadap negara-negara yang berdaulat seperti Yugoslavia, Afghanistan dan Irak.
Selain AS, Dewan Keamanan PBB juga disebut Jo memiliki standar ganda. Pasalnya, invasi AS ke tiga negara tersebut tak pernah dipertanyakan.
“Untuk mempertahankan ‘dunia kutub tunggal’ yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka lainnya dengan menyalahgunakan DK PBB,” ungkap Jo lagi.
Ia menambahkan bahwa DK PBB akan menghadapi konsekuensi jika mengikuti praktik sewenang-wenangan AS serta mengikuti standar ganda mereka.
Ukraina telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korut pada pertengahan Juli 2022 kemarin. Hal ini disebabkan karena negara komunis tersebut mengakui kemerdekaan dua wilayah yang melakukan referendum, yaitu Donetsk dan Luhansk.
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam keputusan Korut yang mengakui wilayah yang diduduki Rusia tersebut. Selain Korut, Suriah juga mengakui wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyatakan, Rusia tidak lagi memiliki sekutu di dunia. Maka dari itu, Rusia hanya didukung oleh negara-negara yang bergantung pada Rusia secara finansial.
“Rusia tidak punya sekutu lagi, kecuali negara-negara yang bergantung padanya secara finansial dan politik,” ucap Kuleba.
Ia juga menduga bahwa Rusia meminta Korut untuk mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk.