Kritik Serbia ke NATO: Biarkan Pasukan Kami yang Cegah Genosida

Setelah bertemu dengan perwakilan etnis Serbia di Kosovo, Presiden Vucic menegaskan bahwa ia tidak ingin adanya gelombang pengungsi. Ia juga mengungkapkan akan melindungi etnis Serbia dari persekusi Kosovo. 

"Pesan penting dalam pertemuan ini adalah apapun yang terjadi tidak boleh ada lagi gelombang pengungsi. Kami akan melindungi warga kami dari persekusi. Segala bentuk aktivitas intelijen di Kosovo bagian utara terus ditingkatkan," ungkapnya. 

Vucic juga mengatakan bahwa kondisi saat ini sangat sulit. Presiden berusia 52 tahun itu berjanji untuk bekerja keras guna menghasilkan keputusan dalam 10 hari ke depan. 

Berdasarkan keterangan Vucic terkait negosiasi di Brussels, ia menyebut orang Albania memutuskan aksi unilateral. Ia menekankan bahwa tujuan dari Albania adalah menyiksa warganya di Kosovo dan mengusir semua etnis Serbia dari wilayah tersebut, dilaporkan N1.

Pada kesempatan yang sama, Vucic mengritik NATO atas penumpukan pasukannya di perbatasan Serbia-Kosovo. Bahkan, ia menegaskan akan menerjunkan pasukannya sendiri untuk melindungi kelompok minoritas Serbia di Kosovo. 

"Kami tidak memiliki arah ke mana akan pergi. Kami khawatir akan hal ini. Kami akan menyelematkan sendiri rakyat kami dari persekusi dan pembunuhan massal, apabila NATO tidak mampu menjalankan tugasnya," papar Vucic, dikutip Associated Press.

"Bukan tugas Anda untuk mengawasi apabila seseorang melintasi barikade, tapi tugas Anda melindungi warga Serbia dari instruksi yang dilakukan kepolisian Kosovo di bagian utara," tambahnya. 

Tak berhenti di situ saja, Vucic juga mengklaim bahwa geng Kosovo Albania harus dihentikan agar tidak masuk ke Kosovo bagian utara yang didominasi etnis Serbia. Namun, Vucic mengungkapkan hal tersebut meski tidak memiliki bukti. 

Pasukan perdamaian NATO sudah ditugaskan di Kosovo setelah pecahnya Perang Kosovo pada periode 1998-1999. Pecahnya perang antara militer Serbia dan separatis Kosovo terjadi usai gagalnya perundingan perdamaian yang diprakarsai Uni Eropa. 

Pasukan perdamaian yang dikerahkan bertujuan melindungi kebebasan bergerak kepada seluruh pihak. Sementara, normalisasi hubungan antara Kosovo dan Serbia menjadi syarat utama dua negara itu bergabung ke dalam Uni Eropa, dilaporkan Deutsche Welle.

Meski sudah mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, Kosovo masih belum diakui banyak negara. Bahkan, Rusia dan China masih mengakui Kosovo sebagai bagian dari Serbia, bukan negara tersendiri. 

Sementara, terdapat kekhawatiran di negara-negara Barat bahwa Rusia akan mendorong persekutuan dengan Serbia dan melangsungkan intervensi militer ke Kosovo. Hal itu dipandang akan membuat ketidakstabilan di Balkan, sekaligus mengalihkan fokus NATO dari perang di Ukraina.