Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kroasia, pada Minggu (1/9/2024), mengonfirmasi pembelian delapan sistem roket HIMARS dari Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat pertahanan negaranya. Pembelian ini sebagai langkah untuk memodernisasi persenjataan militer Kroasia.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kroasia sudah membeli sejumlah persenjataan baru untuk memperkuat pertahanannya. Pada April, Kroasia sudah menerima 6 dari 12 pesawat tempur Rafale yang dipesan dari Prancis pada 2021.
Menteri Pertahanan Kroasia Ivan Anusic mengatakan bahwa pembelian delapan roket HIMARS ini adalah bentuk kerja sama pertahanan dengan AS.
"Ini adalah sebuah penguatan tentara kami secara signifikan. Bersama dengan rekan strategis, AS, kami akan memperkuat pasukan bersenjata dan mempersiapkan mereka untuk segala ancaman global saat ini," ungkap Anusic, dikutip TVP World.
"Sampai saat ini, hanya ada tiga negara di Eropa yang memiliki sistem persenjataan ini, yakni Polandia, Rumania, dan Ukraina. Kami akan terus melanjutkan investasi di bidang pertahanan untuk memperkuat kapabilitas tentara Kroasia," tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan penjualan delapan HIMARS ke Kroasia ini dihargai sebesar 390 juta dolar AS (Rp6 triliun). Pihaknya juga menyebut penjualan ini langkah untuk memperkuat seluruh negara sekutu NATO.
Pakar militer Kroasia, Marinko Ogorec mengatakan bahwa pembelian ini merupakan langkah baru dari pemerintah setelah puluhan tahun tidak membeli senjata.
"Tidak ada investasi kepada Pasukan Bersenjata Republik Kroasia selama lebih dari 20 tahun terakhir. HIMARS akan sangat berguna bagi tentara Kroasia, tapi harus ada tenaga ahli yang dapat mengoperasikannya," terangnya, dilansir HRT.
"HIMARS yang tiba di Kroasia tidak digunakan untuk melawan siapapun dan ke arah mana pun. Mereka hanya dijadikan sebagai penjamin pertahanan dan pencegahan dari segala ancaman keamanan dari luar," tambahnya.
Ogorec mengungkapkan bahwa Kroasia sebagai anggota NATO harus memiliki senjata modern dan lengkap. Ia juga menyebut Serbia saat ini tidak terlalu memilikirkan soal senjata yang diperoleh Kroasia.
Pada pertengahan Agustus, Anusic mengumumkan rencana menerapkan kembali wajib militer mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini terkait tingginya ketegangan di Eropa menyusul invasi Rusia ke Ukraina dan persaingan persenjataan di kawasan Balkan.
"Kami sudah meningkatkan gaji tentara, pejabat non-komisioner, dan pejabat militer lainnya. Mereka punya hak, tidak hanya pada pendapatan personal, tapi juga gaji harian dan semua yang menjadi haknya," ungkap Anusic, dilansir Associated Press.
"Modernisasi dan peralatan tentara Kroasia sudah dimulai sesuai rencana dan selaras dengan kesepakatan dengan sekutu kami dan pimpinan NATO," sambungnya.
Peraturan soal konskripsi militer di Kroasia ini sudah ditangguhkan sejak 2008 dan warga tidak diwajibkan ikut wajib militer. Alhasil, pendaftaran militer diubah mengikuti sistem sukarelawan.