Jakarta, IDN Times - Rencana pemulangan warga asing oleh pemerintah Malaysia memicu sorotan kelompok pemerhati hak asasi manusia di Asia Tenggara. Kekhawatiran regional menguat terkait keselamatan para pencari suaka di negara asal mereka.
Kebijakan imigrasi ini menempatkan otoritas Malaysia di bawah pengawasan komunitas internasional. Berbagai pihak mendesak pembatalan deportasi agar sesuai standar perlindungan pengungsi dunia.
Lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah Malaysia membatalkan rencana deportasi pengungsi Rohingya ke Myanmar. Pemulangan tersebut dinilai berbahaya karena kekerasan bersenjata masih berlangsung di tanah kelahiran mereka.
Kelompok kemanusiaan memperingatkan bahwa pengungsi rentan dipaksa menjadi tentara oleh kelompok yang bertikai di Rakhine. Ketiadaan kepastian hukum dikhawatirkan membuat etnis minoritas ini kembali terjerumus dalam lingkaran kekerasan.
"Saat ini seharusnya menjadi momen bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan kepada etnis Rohingya, bukan justru berpaling dari mereka," kata Spesialis Hak Asasi Manusia Fortify Rights, Lynn Htet.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengusulkan komunikasi langsung dengan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, guna memulangkan pencari suaka. Pemerintah Malaysia bahkan berencana mengundang pimpinan militer Myanmar ke Kuala Lumpur untuk membahas teknis repatriasi tersebut.
Langkah itu dinilai Anwar sebagai solusi realistis, meski blok regional ASEAN belum mengakui legitimasi pemerintah militer Myanmar. Otoritas Myanmar menyatakan siap menerima kembali 5.000 orang secara bertahap dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah Malaysia.
"Sesuai sikap ASEAN, kami memang menghindari hubungan formal dengan junta. Namun, dengan pihak mana lagi kami harus bernegosiasi untuk mengatasi persoalan ini?" kata Anwar Ibrahim, dilansir Free Malaysia Today.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia menegaskan pemulangan ini bersifat sukarela dan telah menyiapkan pemulangan tahap pertama bagi 1.500 warga Myanmar pada 29 September. Namun, Badan Pengungsi PBB menolak terlibat dalam program pemulangan tersebut karena kondisi di Myanmar dinilai belum aman.
Malaysia saat ini menampung sekitar 193.800 pengungsi asal Myanmar, yang sebagian besar merupakan etnis minoritas Rohingya. Komunitas internasional mengingatkan Malaysia agar menghormati prinsip hukum yang melarang pemulangan pengungsi ke wilayah berbahaya.