PBB melaporkan kekurangan dana sekitar Rp10,78 triliun untuk program bantuan kemanusiaan bagi 1,56 juta orang, termasuk pengungsi Rohingya dan warga Bangladesh di wilayah Cox’s Bazar serta Bhasan Char.
Joint Response Plan 2026 mengalami penurunan anggaran hingga 26 persen dari tahun sebelumnya, membuat layanan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan terancam terganggu tanpa tambahan dukungan donor.
Konflik di Rakhine memicu gelombang baru pengungsi ke Bangladesh, sementara keterbatasan dana mendorong PBB melatih keterampilan agar mereka lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Jakarta, IDN Times - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa program bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh sedang mengalami kekurangan dana. Hal ini disampaikan pada Rabu (20/5/2026), seiring dengan terus bertambahnya kebutuhan dasar di lokasi pengungsian.

Total dana yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup para pengungsi mencapai lebih dari 710 juta dolar AS (Rp12,55 triliun). Namun, saat ini masih terdapat kekurangan sebesar 610 juta dolar AS (Rp10,78 triliun) untuk menjalankan program bantuan yang paling utama.

1. Kebutuhan dana bantuan kemanusiaan

PBB mengajukan dana lebih dari 710 juta dolar AS (Rp12,55 triliun) untuk membantu sekitar 1,56 juta orang. Jumlah tersebut mencakup 1,2 juta pengungsi Rohingya dan 307 ribu warga Bangladesh yang bermukim di sekitar wilayah Cox's Bazar dan Bhasan Char.

Ketersediaan dana dari berbagai negara saat ini menurun karena banyaknya masalah kemanusiaan di tempat lain, padahal dana tersebut adalah syarat minimal untuk menjaga keberlangsungan bantuan dasar.

"Kami berharap dunia internasional tidak melupakan krisis yang terjadi pada para pengungsi ini," kata Koordinator Residen PBB di Bangladesh, Carol Flore-Smereczniak, dilansir Pakistan Today.

2. Penurunan anggaran bantuan sebesar 26 persen

Joint Response Plan (JRP) 2026 telah diluncurkan di UN House Dhaka dengan penyesuaian anggaran yang 26 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Program ini kini hanya mencakup kebutuhan paling dasar.

Berdasarkan data tahun 2025, sekitar 35 persen keluarga di kamp sepenuhnya mengandalkan bantuan makanan, sementara hanya 23 persen yang memperoleh pendapatan melalui program kerja resmi.

"Tanpa dukungan dari penyumbang dana, kekurangan anggaran ini akan langsung mengganggu layanan penting seperti bantuan makanan, pendidikan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Bantuan ini bukan sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk hidup," kata Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Bangladesh, M. Forhadul Islam, dilansir The Star.

3. Pengungsi memilih jalur laut berisiko

Ketidakpastian anggaran membuat PBB mendorong para pengungsi untuk memiliki keterampilan agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan. Di sisi lain, konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah menyebabkan lebih dari 150 ribu warga Rohingya pindah ke Bangladesh sejak awal 2024.

Kecilnya peluang untuk kembali ke daerah asal membuat banyak pengungsi mencari jalan alternatif yang berisiko, termasuk menyeberangi lautan. Pada April 2026, sebuah kapal yang membawa lebih dari 270 orang tenggelam di laut, dan hanya sembilan orang yang dilaporkan selamat.

"Dengan dana bantuan yang makin sedikit, kita sangat perlu membantu pengungsi melatih keterampilan mereka. Tujuannya agar mereka bisa mandiri, tetap punya harapan, dan menata ulang hidup mereka," kata Wakil Komisaris Tinggi UNHCR, Kelly T. Clements.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.