Mangkir Wamil di Taiwan Bisa Terancam Bui hingga 5 Tahun

17 Jun 2026, 10:09 WIB

Bagus Samudro

News

Channel

Add as Preferred source

Mangkir Wamil di Taiwan Bisa Terancam Bui hingga 5 Tahun

ilustrasi bendera Taiwan

Intinya Sih

Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengusulkan revisi Pasal 55-1 untuk memperberat hukuman bagi warga yang mangkir dari wajib militer, dengan ancaman penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun.
Perubahan aturan menargetkan pelanggaran seperti menunda dinas hingga melewati usia 36 tahun, membuat alasan palsu, tidak melapor tanpa alasan sah, atau meninggalkan Taiwan tanpa izin resmi.
Pemerintah menegaskan revisi ini bertujuan memperkuat sistem pertahanan dan memastikan keadilan bagi seluruh pria Taiwan yang wajib menjalankan dinas militer, tanpa mengubah kebijakan pertahanan secara besar-besaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Dalam Negeri Taiwan mengajukan perubahan aturan yang memperberat sanksi bagi warga yang mangkir dari wajib militer maupun dinas alternatif. Melalui draf revisi Pasal 55-1 Undang-Undang Pelaksanaan Dinas Alternatif, Taiwan mengusulkan hukuman penjara minimal satu tahun guna meningkatkan efek jera serta menjaga keadilan dalam sistem pertahanan.

Usulan tersebut muncul setelah berbagai kasus penghindaran wajib militer menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan Liberty Times, sejumlah selebritas dan warga biasa menggunakan berbagai cara untuk menghindari kewajiban, mulai dari memperpanjang visa di luar negeri, memanipulasi kondisi fisik, hingga melukai diri sendiri.

Selama ini, banyak pelanggar hanya menerima penuntutan yang ditunda, pembatalan tuntutan, atau hukuman di bawah enam bulan penjara yang dapat diganti dengan denda, meski ancaman maksimum dalam aturan mencapai lima tahun penjara.

1. Otoritas Taiwan tutup celah batas usia wajib militer

ilustrasi tentara (pexels.com/Imprensa Agruban)

Lemahnya penegakan hukum dalam sejumlah kasus sebelumnya dinilai menciptakan ketidakadilan dan berpotensi mendorong warga lain yang memenuhi syarat untuk melakukan pelanggaran serupa. Karena itu, amandemen terbaru difokuskan untuk menutup celah yang selama ini kerap dimanfaatkan.

Dilansir Taiwan News, sebagian pria Taiwan sengaja menunda pelaksanaan dinas militer hingga melewati batas usia kewajiban yang berakhir pada 31 Desember 2026 di tahun mereka berusia 36 tahun. Dengan ketentuan baru tersebut, upaya mengulur waktu hingga batas usia berakhir akan ditangani melalui mekanisme hukum yang diperbarui.

2. Taiwan tambah sanksi pelanggaran dinas militer

ilustrasi hukum (pexels.com/Sora Shimazaki)

Warga yang terbukti dengan sengaja menunda dinas hingga melewati usia 36 tahun akan menghadapi hukuman yang diperberat hingga dua pertiga dari ketentuan yang berlaku. Saat ini, rancangan perubahan aturan tersebut masih menjalani masa uji publik untuk menampung masukan masyarakat.

Dalam draf itu, kementrian juga mencantumkan sejumlah pelanggaran yang dapat dikenai hukuman penjara 1-5 tahun. Pelanggaran tersebut meliputi pembuatan alasan palsu untuk memperoleh pembebasan atau penundaan dinas, tak melapor sesuai jadwal tanpa alasan sah, meminta orang lain menggantikan posisinya, serta meninggalkan wilayah Taiwan tanpa izin dari otoritas terkait.

3. Taiwan tegaskan fokus penguatan sistem pertahanan

ilustrasi militer (pexels.com/Somchai Komkamsri)

Taiwan menyatakan perubahan aturan tersebut bukan bagian dari perubahan besar dalam kebijakan pertahanan. Lembaga itu menjelaskan bahwa langkah tersebut hanya ditujukan untuk memperkuat sistem yang telah berjalan agar seluruh warga pria Taiwan menjalankan kewajiban hukum mereka secara setara. Warga yang selama ini mematuhi aturan dipastikan tak akan terdampak oleh perubahan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, kementerian tersebut menyebut revisi Pasal 55-1 Undang-Undang Pelaksanaan Dinas Pengganti diajukan untuk mencegah penghindaran wajib militer dan akan dibuka untuk komentar publik hingga 10 Agustus 2026. Kementerian tersebut menambahkan bahwa dinas militer merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.