Mengapa Cagar Alam Baru China Bikin Filipina Geram?

Rencana China membentuk cagar alam nasional di Scarborough Shoal untuk memperkuat klaim atas Laut China Selatan. Wilayah ini juga diklaim oleh Filipina, sehingga kehadiran cagar alam membuat China punya mekanisme resmi untuk mengatur akses dan aktivitas. Langkah ini dianggap sebagai cara Beijing melegitimasi penguasaan de facto yang sudah berlangsung sejak 2012.

Melalui status cagar alam, China bisa menerapkan hukum domestiknya seperti pembagian zona inti, penyangga, dan eksperimental. Aturan itu memungkinkan pembatasan aktivitas asing tanpa izin serta memberi dasar bagi penjaga pantai untuk memperketat patroli. Situasi ini jelas menekan akses kapal Filipina, termasuk nelayan tradisional.

Namun, Filipina melawan keras dengan menyebut langkah itu ilegal dan tidak sah. Manila berencana mengajukan protes diplomatik resmi, yang bisa memperburuk ketegangan bilateral. Ditambah lagi, putusan arbitrase 2016 yang menolak klaim China semakin melemahkan legitimasi hukum langkah ini.

China menyebut cagar alam Scarborough Shoal dibentuk untuk melindungi ekosistem terumbu karang dan menjaga keberagaman hayati. Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional menyatakan area seluas lebih dari 3.500 hektar itu sebagai jaminan penting bagi lingkungan. Mereka mengklaim fokus utamanya adalah pelestarian ekosistem laut di Huangyan Dao, nama China untuk shoal tersebut.

Struktur pengelolaan cagar alam ini dibagi ke dalam tiga zona yaitu inti, penyangga, dan eksperimental. Zona inti sepenuhnya tertutup untuk aktivitas, sedangkan zona penyangga hanya bisa digunakan untuk penelitian. Sementara itu, zona eksperimental masih memperbolehkan penelitian terbatas dan kunjungan.

Dilansir dari CNN, pakar China, Ding Duo, menyebut pendirian cagar alam sebagai bantahan terhadap tuduhan kerusakan lingkungan oleh China. Tapi banyak pihak skeptis, sebab laporan CSIS 2023 mengungkap lebih dari 4.600 hektar terumbu karang rusak akibat aktivitas China. Filipina bahkan menuding alasan konservasi hanya kedok untuk memperkuat kontrol.

Cagar alam ini memberi China alasan hukum untuk mengontrol akses ke Scarborough Shoal. Lokasinya strategis, berada di jalur pelayaran dengan nilai perdagangan lebih dari 3 triliun dolar AS (setara Rp49 kuadriliun) per tahun. Dengan adanya zona terbatas, China bisa membatasi kapal asing sekaligus memperkuat keberadaan penjaga pantainya, dilansir dari Fristpost.

Zona inti yang tertutup total menjadi dasar hukum untuk mengusir kapal Filipina yang masuk tanpa izin. Tak hanya nelayan, bahkan aktivitas yang dianggap ilegal bisa langsung ditindak dengan patroli ketat. Kebijakan ini menambah bobot geopolitik China dalam persaingan maritim.

Tapi risikonya besar. Filipina menilai pembatasan ini melanggar hak mereka di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Bukti nyata terlihat pada Agustus 2025 saat kapal China dan Filipina bertabrakan di wilayah tersebut. Kehadiran kapal perang Amerika Serikat (AS) dalam operasi kebebasan navigasi juga bisa memperkeruh situasi.

China menggunakan pembentukan cagar alam sebagai jawaban atas tuduhan perusakan lingkungan. Aktivitas pengerukan dan pengambilan kerang raksasa disebut sebagai penyebab rusaknya ekosistem di Laut China Selatan. Menurut Ding Duo, langkah ini adalah bantahan kuat terhadap klaim bahwa China merusak laut.

Narasi resmi menyebut tujuan konservasi adalah melindungi keanekaragaman hayati, khususnya ikan di Scarborough Shoal. Strategi ini juga berfungsi memperbaiki citra China, yang selama ini dikritik karena pembangunan pulau buatan. Dengan cara ini, Beijing berusaha mengalihkan sorotan dunia ke isu lingkungan.

Namun, banyak negara tidak percaya begitu saja. Filipina melalui Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Año menilai langkah itu kontradiktif. Pasalnya, China dituduh menghancurkan terumbu karang justru di wilayah yang sekarang disebut cagar alam. Tidak heran bila kredibilitas China di mata komunitas internasional masih diragukan.

Cagar alam Scarborough Shoal juga dipandang sebagai model untuk wilayah sengketa lain. Pakar di media pemerintah menyebut pendekatan ini bisa diterapkan di Kepulauan Paracel dan Spratly. Strategi ini memungkinkan China memperluas kontrol tanpa harus membangun pulau buatan.

Dengan kerangka hukum yang lebih halus, China bisa mengatur aktivitas di laut sambil mengklaim diri sebagai pengelola lingkungan yang bertanggung jawab. Narasi itu dapat digunakan untuk memperkuat klaim di masa depan. Apalagi, pendekatan konservasi dinilai lebih sulit ditolak ketimbang ekspansi fisik.

Namun, langkah ini menghadapi perlawanan dari Vietnam, Malaysia, dan Brunei yang juga memiliki klaim. Filipina jelas tetap menjadi oposisi terdepan, dengan kemungkinan dukungan penuh dari AS. Di sisi lain, putusan arbitrase 2016 masih menjadi penghalang hukum bagi China. Jadi, apakah strategi ini benar-benar akan berhasil?