Mengapa China dan Korut Bungkam soal Nuklir dalam KTT di Pyongyang?

Dalam pembicaraan resmi, Xi dan Kim sepakat untuk memperkuat komunikasi strategis dan menghidupkan kembali persahabatan tradisional kedua negara. Beberapa poin kesepakatan yang dibahas, meliputi kerja sama militer dan diplomasi untuk meningkatkan pertukaran di bidang militer, penegakan hukum, dan diplomasi.

Kehadiran Menteri Pertahanan China, Dong Jun, mendampingi Xi dalam kunjungan ini menegaskan keseriusan komitmen tersebut. Selain itu, peningkatan hubungan ekonomi dan sosial, guna memperluas perdagangan, investasi, dan pertukaran antarmasyarakat.

Pada 11 Juli mendatang menandai peringatan ke-65 penandatanganan Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Bantuan Timbal Balik oleh kedua negara. Pakta tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak diserang secara bersenjata, maka pihak lain akan memberikan bantuan militer. Xi dan Kim sepakat untuk mengadakan acara untuk memperingati hari jadi perjanjian tersebut, dikutip dari NHK News.

Langkah Beijing memulihkan hubungan ini juga dinilai sebagai upaya China untuk mengembalikan pengaruhnya. Ini setelah Pyongyang sempat terlihat lebih dekat dengan Rusia melalui pengiriman pasukan ke Ukraina.

Bungkamnya China dalam KTT kali ini menandai perubahan sikap yang signifikan. Pada KTT 2019, Xi Jinping secara terbuka mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea demi mencegah perlombaan senjata nuklir di Korsel dan Jepang.

Bulan lalu, Xi sempat menegaskan kembali komitmen denuklirisasi saat bertemu Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, di Beijing. Namun, absennya isu tersebut dalam KTT Pyongyang 2026 menunjukkan bahwa Beijing kini menerapkan kebijakan ambiguitas strategis demi menjaga sekutunya agar tidak berpaling total ke Moskow.

Para ahli menilai hasil pertemuan puncak tersebut menunjukkan bahwa China kini lebih memprioritaskan persatuan regional, guna melawan pengaruh AS daripada mengekang ambisi senjata nuklir dan rudal Kim Jong Un. Pengamat menyuarakan kekhawatiran bahwa China mungkin mengambil sikap toleransi de facto terhadap aktivitas Pyongyang.

Patrick Cronin, ketua bidang keamanan Asia-Pasifik di Hudson Institute, mengatakan kepada Yonhap bahwa Beijing lebih fokus pada upaya menyangkal pengaruh AS daripada menyangkal kepemilikan senjata nuklir Pyongyang. Menurutnya, pertemuan itu adalah pesan persatuan frontal untuk melawan Washington dan sekutunya.

"Kim Jong Un berusaha mendapatkan pengakuan sebagai negara nuklir permanen, dan dia berhasil mendapatkannya melalui kebungkaman China. Dampaknya, Korsel kemungkinan besar akan menilai kembali nilai strategis China sebagai mitra," ujar Ellen Kim, direktur akademik di Korea Economic Institute of America.

Andrew Yeo, Ketua SK-Korea Foundation di Pusat Studi Kebijakan Asia Timur Brookings Institution, mengungkapkan absennya referensi denuklirisasi menunjukkan isu ini bukan lagi prioritas utama China seperti satu dekade lalu.

"Kunjungan Xi memperkuat posisi Kim sebagai pemimpin yang kini diperebutkan oleh China dan Rusia," ungkapnya, dikutip dari Korea Herald.

Sementara itu, Park Jong Chol, Profesor dari Universitas Nasional Gyeongsang berspekulasi bahwa kedua pemimpin mungkin telah mencapai kesepakatan implisit. Disebutkan, Beijing tidak akan keberatan dengan senjata nuklir yang sudah ada, asalkan Pyongyang membekukan produksi persenjataan nuklir baru di masa mendatang.