Menlu RI: Pertamina-Perusahaan Turki Sepakat Kerja Sama Bidang Farmasi

13 Okt 2021, 16:31 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika berkomunikasi dengan Menlu UEA (www.twitter.com/@Menlu_RI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan, PT Kilang Pertamina sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi terkemuka asal Turki, Abdi Ibrahim.

Pernyataan itu disampaikan Retno saat berkunjung ke Turki bersama tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertamina. Setidaknya ada dua hal yang dicapai antara dua perusahaan tersebut.

“Mereka (Pertamian dan Abdi Ibrahim) sepakat menjajaki kerja sama industri farmasi dan menjajaki kemungkinan berbagi teknologi dan memproduksi produk farmasi di fasilitas PT KPI di Indonesia,” kata Retno pada Selasa (12/10/2021), dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times.

1. Proyeksi jangka panjang dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan

ilustrasi obat-obatan (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut Retno, kerja sama Pertamina dengan Abdi Ibrahim merupakan proyeksi jangka panjang Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan.

“Kerja sama kesehatan jangka pendek telah dilakukan, antara lain melalui dukungan obat-obatan terapeutik,” ujarnya.

“Saat ini, kita sudah mulai berbicara kerja sama jangka panjang, melalui kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat,” tambah dia.

2. Sepakat mengakui hasil PCR masing-masing negara

Ilustrasi Tes Usap/PCR Test. IDN Times/Hana Adi Perdana

Harapannya, lanjut Retno, kerja sama farmasi dapat memperkuat pemenuhan pasokan kebutuhan domestik dan dapat mengurangi impor bahan baku obat-obatan.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia-Turki juga sepakat untuk mengakui sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil tes PCR kedua negara.

“Di bidang kesehatan kita sepakat mengembangkan kerja sama Mutual Recognition on Vaccine Certificates,” jelas Retno.

3. Sepakat untuk saling mengakui vaksin

Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)

Melalui kesepakatan itu, Turki akan mengakui seluruh vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia, yang tentunya sudah memperoleh izin darurat dari World Health Organization (WHO).

Pasalnya, ada beberapa negara yang tidak mengakui efektivitas vaksin yang digunakan Indonesia, Sinovac salah satunya. Arab Saudi tidak mengakui vaksin Sinovac, sehingga mereka yang mau umrah harus memperoleh dosis booster dari vaksin yang diakui kerajaan.

Kemudian, Indonesia-Turki juga sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan bagi mereka yang melakukan perjalanan kedua negara.