Menlu Tata Ungkap 3 Tantangan Ekonomi Kreatif Saat Ini, Apa Saja?
Arrmanatha Nasir menyoroti perubahan iklim, ekonomi digital, dan AI sebagai tiga tantangan global bagi masa depan ekonomi kreatif.
Perubahan iklim mengancam warisan budaya dan perajin, tetapi ekonomi kreatif berpotensi mendorong praktik rendah karbon.
Indonesia mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual serta kerja sama agar kreator memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menyoroti tiga tantangan global yang membentuk masa depan ekonomi kreatif, yakni perubahan iklim, perkembangan ekonomi digital, dan kecerdasan buatan (AI). Menurut dia, ketiganya menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi para pelaku industri kreatif, terutama di negara berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Arrmanatha dalam pembukaan World Conference on Creative Economy (WCCE) ke-5 di Jakarta. Ia mengatakan, perubahan iklim dapat mengancam warisan budaya dan mata pencaharian perajin, sementara perkembangan platform digital belum menjamin kreator memperoleh manfaat ekonomi yang adil.
Di sisi lain, AI berpotensi membantu kreator menekan biaya produksi dan menjangkau pasar baru. Namun, teknologi ini juga dapat merugikan kreator apabila karya mereka digunakan untuk melatih mesin tanpa persetujuan atau kompensasi.
“Teknologi harus melayani kreator, bukan menggantikannya,” kata Arrmanatha, saat pembukaan WCCE 2026, Kamis (22/10/2026).
1. Perubahan iklim ancam warisan budaya dan perajin
Menlu Arrmanatha Nasir dalam pembukaan 5th World Conference of Creative Economy (WCCE) di Jakarta. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Arrmanatha mengatakan, perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam warisan budaya, ketersediaan bahan baku, serta mata pencaharian para perajin.
Meski demikian, ia menilai ekonomi kreatif juga dapat menjadi bagian dari solusi. Industri ini berpotensi mendorong praktik rendah karbon dan menciptakan produk bernilai tambah melalui pemanfaatan limbah serta inovasi yang berangkat dari tradisi lokal.
“Ekonomi kreatif juga merupakan bagian dari solusi. Sektor ini rendah karbon dan bernilai tinggi. Ia mengubah limbah menjadi desain, tradisi menjadi inovasi, dan kesadaran menjadi tindakan,” ujar Arrmanatha.
Menurut dia, transisi menuju ekonomi yang lebih hijau tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Perubahan juga membutuhkan gagasan dan kreativitas yang dapat mendorong masyarakat menerapkan pola hidup serta praktik produksi yang lebih berkelanjutan.
2. Ekonomi digital belum menjamin keuntungan yang adil
ilustrasi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital (pexels.com/iMin Technology) Arrmanatha menilai platform digital telah membuka peluang bagi kreator untuk menjangkau audiens lintas negara. Dengan bermodalkan ponsel pintar dan akses internet, kreator dapat memasarkan karya tanpa harus berada di pusat industri kreatif dunia.
“Platform digital telah mengubah setiap ponsel pintar menjadi etalase global. Seorang kreator muda di Yogyakarta kini dapat menjangkau audiens di Lagos, Lima, atau London,” katanya.
Namun, ia mengingatkan akses ke pasar tidak otomatis berarti kreator memiliki kendali atas karya atau memperoleh bagian nilai ekonomi yang sepadan. Menurut Arrmanatha, terlalu banyak nilai ekonomi yang mengalir ke segelintir platform, jauh dari tempat karya tersebut dihasilkan.
Ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur digital yang masih membatasi kreator di sejumlah negara berkembang. Arrmanatha menyebut negara berkembang hanya menyumbang sekitar seperlima dari ekspor jasa kreatif global.
Karena itu, ia mendorong negara berkembang agar tidak hanya menjadi konsumen konten digital, tetapi juga berperan sebagai produsen, inovator, dan pembentuk lanskap industri kreatif global.
3. AI berpotensi mengeksploitasi karya kreator
ilustrasi AI (unsplash.com/Zulfugar Karimov) Arrmanatha mengatakan, AI dapat memperluas akses terhadap teknologi, menekan biaya, dan membantu kreator kecil menjangkau pasar baru. Namun, manfaat tersebut perlu diimbangi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.
Ia mengingatkan risiko ketika karya kreatif digunakan untuk melatih sistem AI tanpa persetujuan atau kompensasi bagi penciptanya.
“Ketika kreator berkarya, tetapi karyanya digunakan untuk melatih mesin tanpa persetujuan atau kompensasi, kreativitas tidak diberdayakan. Kreativitas hanya dipanen,” ujarnya.
Menurut Arrmanatha, Indonesia mendorong aturan kekayaan intelektual yang adil, dapat ditegakkan, dan sesuai dengan perkembangan AI. Perlindungan tersebut menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia untuk memastikan kreator tetap memperoleh manfaat dari karya mereka.
Selain melindungi hak kreator, Indonesia juga ingin memperluas akses investasi, infrastruktur digital, dan pasar melalui perjanjian perdagangan serta kerja sama internasional.
Arrmanatha menegaskan, ketiga tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Indonesia. Negara-negara perlu bekerja sama agar perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan transformasi digital tidak memperlebar ketimpangan, melainkan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif.
