Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, mendorong AS segera mengakui kedaulatan Taiwan sebagai negara.
"Sangat penting untuk mengubah ambiguitas 50 tahun. Walau pun AS berhubungan dengan China sebagai pemerintahan yang berdaulat, pengakuan diplomatik AS terhadap 23 juta rakyat Taiwan yang mencintai kebebasan dan demokrasi tidak dapat diabaikan dan dihindari,” kata Pompeo saat mengunjungi Taiwan, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Bloomberg.
Selama beberapa dekade, AS memilih menerapkan kebijakan yang ambigu menyikapi eksistensi Taiwan, sebuah langkah yang dianggap sebagai cara Washington untuk meminimalkan konflik dengan Beijing.
Selama ini, China mengklaim Taiwan sebagai provinsinya yang hendak memerdekakan diri. Tekanan militer China di Taiwan semakin keras. Pada 2021, pesawat Tentara Pembebebasan Rakyat tercatat melakukan 960 serangan ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, dua kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Sejumlah kecil pengunjuk rasa dari kelompok pro-unifikasi berkumpul di hotel di pusat kota Taipei, tempat di mana Pompeo mengutarakan pandangannya. Dia mengatakan dalam pidatonya, hak untuk berdemonstrasi adalah salah satu hal yang membuat demokrasi Taiwan istimewa.
“(Para demonstran) membuat saya merasa seperti berada di rumah sendiri,” kelakar Pompeo, menanggapi unjuk rasa.
Pompeo melawat Taiwan bersamaan dengan kunjungan mantan Kepala Staf Gabungan AS, Michael Mullen, ke Taipei. Kunjungan dua mantan pejabat itu bisa menjadi sinyal kuat dukungan Washington terhadap Taiwan, yang setiap harinya menghadapi ancaman invasi China.
Baik Pompeo maupun Mullen telah bertemu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, pertemuan yang menuai kritik dari China.
Nama Pompeo santer sebagai calon presiden potensial 2024. Tahun lalu, ia menginisiasi sebuah perkumpulan politik untuk mendukung kandidat dari kelompok konservatif. Bulan ini, Pompeo dijadwalkan berbicara di forum Partai Republik.
Pompeo, diplomat tertinggi pada era Presiden Donald Trump, juga dikenal sebagai pengkritik keras Partai Komunis China yang berkuasa.
Pada era Trump pula, dua pejabat setingkat menteri mengunjungi Taiwan, tercatat sebagai kunjungan pejabat AS tertinggi sejak Washington mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1979.
Salah satu kritik Pompeo terhadap Beijing adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan China terhadap etnis muslim Uighur. Dia mengaku telah menemui sejumlah etnis Uighur yang berada di kamp khusus, dan menyimpulkan bahwa pemerintahan Xi Jinping melakukan kerja paksa dan genosida terhadap etnis minoritas di Xinjiang itu.
Beijing membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai ‘kebohongan abad ini’.