Jakarta, IDN Times - Keputusan pemerintah Italia melarang penggunaan burqa dan niqab di sekolah menuai pertanyaan karena penutup wajah penuh disebut hanya dikenakan oleh sebagian kecil siswi. Perdana Menteri (PM) Giorgia Meloni membingkai larangan tersebut sebagai upaya mendorong kesetaraan gender.
Sementara itu, portal berita ANSA melaporkan sekitar 500–600 siswi di Italia saat ini mengenakan penutup wajah penuh. Larangan tersebut tidak berlaku bagi hijab yang tetap memperlihatkan wajah.
Seorang guru Matematika SMA di Kota Milan, Mulayka Laura Enriello (58), berkomentar dirinya belum pernah melihat siswi mengenakan pakaian yang menutupi seluruh wajah selama berkarier.
"Gadis-gadis yang ingin mengenakan (hijab) ke sekolah melakukannya, tidak ada yang mengganggu mereka, baik guru maupun siswa," tutur Enriello kepada Al Jazeera.
Enriello juga mengatakan bahwa guru tidak seharusnya menyuruh siswi yang mengenakan burqa pulang. Menurutnya, siswi tersebut tetap harus diperlakukan sebagai anak di bawah umur yang barangkali menganggap pilihannya adalah sesuatu yang baik.
Imam Masjid Al-Wahid serta Wakil Presiden Komunitas Agama Islam Italia (COREIS), Yahya Pallavicini, menyebut larangan itu sebagai "masalah palsu" lantaran menyoroti pakaian yang digunakan sebagian kecil masyarakat muslim. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap Islam.
Pemerintah Italia telah menyetujui dekret yang melarang siswa mengikuti kegiatan sekolah dengan penutup wajah penuh atau bentuk lain yang menghalangi identifikasi. Meloni mengatakan, siswa harus datang ke sekolah dengan wajah terbuka dan menyebut larangan itu sebagai bagian dari upaya mendorong kesetaraan gender.
Dilansir BBC, aturan itu berlaku bagi burqa dan niqab, tetapi tidak bagi penggunaan hijab karena memperlihatkan wajah. Dekret tersebut langsung berlaku, tetapi harus diratifikasi parlemen dalam waktu 60 hari.
Peneliti dari Departemen Studi Hukum Universitas Bologna, Nico Tonti, mengatakan bahwa parlemen masih dapat mengkaji "proporsionalitas" aturan tersebut terhadap tujuannya serta kesesuaiannya dengan hak kebebasan beragama.
Sementara itu, Profesor Studi Islam Universitas Pisa, Renata Pepicelli, mengatakan bahwa cadar masih menjadi "medan pertempuran" dan pelepasannya melambangkan dominasi sosial. Menurutnya, larangan yang diajukan Meloni perlu dilihat dalam konteks tersebut.
Kebijakan itu muncul ketika Meloni menghadapi tantangan dari sayap kanan menjelang pemilihan umum 2027. Partai Futuro Nazionale yang dipimpin pensiunan jenderal Angkatan Darat Italia, Roberto Vannacci, mencapai delapan persen dalam survei opini sejak resmi dibentuk pada Februari.
Namun, Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara membantah pemerintah sedang mengikuti Vannacci. "Kami tidak mengejar Vannacci; justru dialah yang mengejar kami," ujarnya seperti dikutip BBC.