Jakarta, IDN Times - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengancam akan menarik dukungan kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu apabila agresi Israel ke Jalur Gaza berakhir tanpa serangan ke Kota Rafah.
"Jika perdana menteri memutuskan mengakhiri perang tanpa menyerang Rafah untuk mengalahkan Hamas, dia tidak akan memiliki mandat lagi untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai perdana menteri," katanya di platform X.
Dilansir ANTARA dari Anadolu, ancaman tersebut disampaikan Ben-Gvir setelah muncul perkembangan baru dalam negosiasi tidak langsung Israel dengan Hamas. Pembicaraan yang melibatkan Mesir itu untuk mencapai kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata.
Sebelumnya pada Minggu (7/4/2024), media Israel melaporkan Dewan Perang Israel memutuskan untuk mengirim delegasi ke Kairo guna berpartisipasi dalam perundingan dalam rangka mencapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas.
Delegasi Hamas juga dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel di Kairo pada Minggu. Mereka mendiskusikan upaya mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza serta kesepakatan pertukaran sandera dengan Israel.
Meski kecaman internasional terhadap situasi kemanusiaan di Palestina terus bermunculan, Netanyahu terus mempertahankan niatnya menyerang Kota Rafah. Padahal, lebih dari 1,5 juta warga Palestina mengungsi di kota itu, yang berada di Jalur Gaza selatan.
Agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 33 ribu warga Palestina, menyebabkan kerusakan infrastruktur masif, dan menimbulkan bencana kelaparan besar di wilayah kantong Palestina itu.
Netanyahu saat ini memerintah Israel dengan dukungan 64 dari 120 anggota Knesset, parlemen Israel. Kepemimpinan Netanyahu berasal dari Partai Likud yang didukung lima partai politik lain, termasuk dua partai berhaluan ekstrem kanan pimpinan Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang memiliki 13 anggota parlemen.
Untuk menjadi kekuatan mayoritas, pemerintah Israel memerlukan dukungan minimal 61 anggota parlemen.