Ogah Akui Referendum Rusia di Ukraina, Serbia: Melanggar Piagam PBB!

Pernyataan di atas diucapkan oleh Menteri Luar Negeri Serbia, Nikola Selakovic, pada Minggu. Ia menegaskan bahwa Serbia tidak akan mengakui hasil referendum di wilayah Ukraina yang hendak bergabung dengan Rusia. 

"Di satu sisi, komitmen kami adalah mengikuti prinsip dan aturan hukum internasional, Piagam PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Ini adalah hal yang krusial," papar Selakovic, dikutip dari RT.

"Di sisi lain, ini akan menjadi tindakan yang berbanding terbalik dengan kepentingan nasional dan negara kita, melawan kebijakan kami untuk menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, serta komitmen kepada prinsip perbatasan yang tidak dapat dirusak," tambahnya. 

Keputusan Serbia ini berkaitan dengan penolakan deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008 silam. Meski sudah 12 tahun berlalu, Serbia masih belum mengakui kedaulatan Kosovo dan masih menganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. 

Sementara itu, pemimpin Partai Serbian Right, Misa Vacic, sedang berada di Volgograd, Rusia. Ia datang ke Rusia sebagai pengamat internasional dalam referendum penggabungan empat wilayah Ukraina ke Rusia. 

Kehadiran politikus berusia 37 tahun itu atas undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sebagai pengamat, ia menyempatkan diri mengunjungi kamp pengungsi Ukraina di Volgograd. Pasalnya, di kamp tersebut juga diadakan pemungutan suara referendum, dilaporkan N1.

Sesuai keterangannya dalam media lokal Rusia, Vacic mengatakan bahwa ia mendukung penuh referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina ini, bahkan setuju dengan keputusan mobilisasi parsial dari Presiden Putin. 

Kunjungannya ini ditemani oleh Gubernur Volgograd, Boris Sergejevich Isakov, sambil mengenakan kaos bergambar Ratko Mladic. Padahal, Mladic merupakan sosok pelaku genosida dan penjahat perang di Bosnia-Herzegovina. 

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang menghadiri Majelis Umum PBB di New York menyebutkan bahwa pihaknya akan melindungi seluruh wilayah dudukan Rusia di Ukraina. Hal ini menanggapi proses referendum di empat wilayah Ukraina yang berlangsung sejak Jumat. 

"Menyusul berlangsungnya referendum, Rusia tentu saja akan menghargai suara dari orang-orang di wilayah tersebut yang telah lama menderita karena terus ditekan oleh rezim neo-Nazi. Apabila teritori itu resmi bergabung, maka seluruh konstitusi Rusia akan diterapkan beserta perlindungan penuh," paparnya. 

"Semua hukum, doktrin, konsep, dan strategi Federasi Rusia akan diterapkan di semua teritorinya," tutur Lavrov, yang mengaitkannya dengan doktrin Rusia terkait penggunaan senjata nuklir untuk melindungi teritorinya, dilansir Reuters.