Parlemen Swedia Sahkan UU Baru, Perketat Syarat Izin Tinggal Imigran

Undang-undang baru ini memungkinkan Badan Migrasi Swedia mencabut izin tinggal imigran atas dasar perilaku atau gaya hidup yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.

Kriteria pelanggaran tersebut meliputi kepemilikan utang berlebih, bekerja secara ilegal, serta memiliki keterkaitan dengan organisasi ekstremis. Evaluasi kelayakan ini juga akan berlaku surut bagi warga asing yang telah memegang izin tinggal resmi.

Meski begitu, pemerintah mengecualikan pekerja seks, pengemis, dan pecandu zat adiktif dari daftar alasan pencabutan izin.

"Siapa pun yang tidak berusaha melakukan hal yang benar tidak boleh berharap untuk tetap tinggal," kata Menteri Migrasi Swedia, Johan Forssell

Badan Migrasi kini diberi kewenangan penuh untuk memeriksa rekam jejak sosial pemohon izin secara berkala. Setiap keputusan pencabutan izin yang dikeluarkan masih dapat diajukan banding ke pengadilan migrasi setempat.

Selain memperketat syarat izin tinggal, parlemen juga meloloskan aturan yang mewajibkan pegawai sektor publik melaporkan imigran tanpa dokumen resmi. Aturan ini disetujui melalui pemungutan suara dengan hasil 174 suara mendukung dan 172 menolak.

Melalui regulasi ini, pegawai dinas pajak, agen ketenagakerjaan, hingga lembaga asuransi diwajibkan melapor kepada pihak kepolisian jika menemukan warga asing berstatus ilegal. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memperlancar proses deportasi.

Namun, kebijakan ini dikecualikan bagi guru, dokter, dan pekerja sosial setelah mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Regulasi pelaporan tersebut dikhawatirkan dapat memicu diskriminasi berbasis ras di fasilitas pelayanan publik.

"Hari ini pemungutan suara akan berdampak buruk bagi migran tanpa dokumen yang akan semakin terdesak ke pinggiran masyarakat karena akses mereka terhadap hak-hak dibatasi," ungkap Peneliti Migrasi Universitas Malmö, Jacob Lind, dilansir The Guardian.

Pengesahan undang-undang ini mendapat sorotan dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM). Kebijakan tersebut dinilai rentan menjadi keputusan subjektif karena mencakup tindakan yang sebenarnya bukan tergolong tindak pidana.

Para kritikus khawatir aturan baru ini akan membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi para imigran. Partisipasi dalam aksi protes damai atau kritik politik dikhawatirkan dapat disalahartikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

"Beberapa warga asing mungkin ragu untuk menyatakan pendapat mereka atau berpartisipasi dalam protes karena takut akan dampak buruknya," ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International Swedia, Anna Johansson, dikutip dari Chosun Biz.

Pemerintah Swedia menegaskan bahwa hak kebebasan berbicara tetap dijamin penuh selama tidak melanggar hukum positif. Perubahan regulasi ini sekaligus menandai pergeseran Swedia dari negara dengan kebijakan imigrasi paling longgar di Eropa menjadi lebih ketat.