Partisipasi Pemilu Israel Tembus 77,7 Persen, Tertinggi sejak 1999

Saluran televisi Israel, Channel 12, melaporkan tingkat partisipasi pemilih di komunitas Arab dalam wilayah Israel mencapai sekitar 80 persen. Capaian tersebut melampaui rekor pemilu 1999 dengan selisih lima poin persentase. Dari sektor militer, partisipasi prajurit telah menembus 68 persen hingga Selasa pukul 17.00, lebih tinggi dari catatan waktu yang sama pada pemilu 2022 sebesar 65 persen.

Tingginya jumlah pemilih dari kalangan oposisi sayap kiri dan warga keturunan Palestina yang mencakup 20 persen populasi Israel memicu kekhawatiran kubu sayap kanan. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mendesak para pendukung mereka untuk menggunakan hak suara. Partai Likud pimpinan Netanyahu juga sempat meminta perpanjangan waktu pemungutan suara, tetapi KPU Israel menolak permintaan tersebut.

"Kita butuh tingkat partisipasi yang tinggi juga. Kalian semua harus berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara," kata Netanyahu, dilansir Al Jazeera.

Di sisi lain, Asosiasi Hak-Hak Sipil di Israel (ACRI) mengajukan pengaduan resmi kepada komisi pemilu terkait penundaan pemungutan suara di sedikitnya 18 komunitas warga Arab. Kelompok tersebut meminta penyelidikan apakah penundaan itu dilakukan secara sengaja untuk menekan suara warga keturunan Palestina di Israel. Mereka juga melaporkan pengerahan besar-besaran aparat kepolisian dan Garda Nasional di sebuah TPS kawasan gurun Negev yang dikhawatirkan menghalangi warga untuk masuk memilih dengan dalih pengendalian massa.

Hasil hitung cepat (exit poll) dari tiga lembaga survei utama Israel, yakni Channel 11, 12, dan 13, menunjukkan persaingan ketat antara kubu Netanyahu dan blok oposisi yang dipimpin mantan kepala staf militer, Gadi Eisenkot. Blok oposisi diproyeksikan meraih 52 hingga 53 kursi, unggul tipis atas blok koalisi sayap kanan Netanyahu yang diperkirakan mendapat 50 kursi. Meski demikian, kedua kubu masih belum mencapai batas mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi parlemen (Knesset) untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Partai Likud diproyeksikan tetap menjadi partai tunggal terbesar di parlemen dengan perolehan 24 atau 25 kursi, disusul Partai Yashar bentukan Eisenkot di posisi kedua. Namun, perolehan Likud merosot dibandingkan pemilu sebelumnya yang mampu mengamankan 32 kursi. Sementara itu, aliansi partai-partai Arab seperti Raam dan Joint List diprediksi memperoleh gabungan 17 hingga 18 kursi berkat tingginya partisipasi basis pemilih mereka.

Blok perubahan yang dipimpin Eisenkot menghimpun sejumlah tokoh lintas ideologi yang ingin mengakhiri kekuasaan Netanyahu. Para tokoh tersebut termasuk mantan PM Naftali Bennett, politikus sayap kanan Avigdor Lieberman, dan mantan jenderal berhaluan kiri Yair Golan. Meski Raam dan Joint List tidak tergabung dalam blok oposisi, kedua kelompok partai Arab tersebut menyatakan keterbukaan untuk mendukung koalisi penantang. Sebaliknya, baik Netanyahu maupun sejumlah pemimpin partai di kubu Eisenkot seperti Lieberman menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Pemilu kali ini dipandang sebagai referendum atas kepemimpinan Netanyahu dalam menangani serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan hampir 1.200 orang. Kubu oposisi menyalahkan Netanyahu atas kegagalan keamanan tersebut dan menuntut pembentukan komisi penyelidikan independen yang selama ini selalu ditolaknya. Banyak pemilih juga menyoroti laporan bahwa pemerintah telah menerima peringatan berulang dari negara-negara di kawasan mengenai rencana serangan Hamas sebelum peristiwa itu terjadi.

Selain isu keamanan, masa pemerintahan Netanyahu diwarnai ketegangan domestik akibat proses persidangan kasus korupsi yang menjeratnya serta rencana perombakan sistem peradilan yang memicu gelombang protes massal. Kegagalan pemerintah menegakkan putusan Mahkamah Agung terkait kewajiban wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks juga memperuncing perpecahan di masyarakat. Di tingkat global, operasi militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 74 ribu warga di Gaza serta kebijakan di Tepi Barat turut memperburuk hubungan diplomatik dengan negara-negara sekutu dan menurunkan dukungan publik di Amerika Serikat (AS).

"Israel menghadapi peluang sejarah yang unik, bersama mitra kita Presiden Trump, untuk melenyapkan ancaman eksistensial Iran untuk selamanya," tutur Netanyahu, dilansir NPR.

Dalam kampanyenya, Netanyahu terus menampilkan diri sebagai pemimpin yang paling mampu menjaga keamanan negara di tengah perang melalui kedekatannya dengan Presiden AS Donald Trump. Ia tetap optimistis dapat kembali membentuk pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat sembari menunggu hasil penghitungan suara akhir, termasuk ratusan ribu surat suara prajurit dan pasukan cadangan yang baru mulai dihitung pada Rabu (28/10/2026). Jika tidak ada kubu yang mampu membentuk pemerintahan, Israel berisiko menggelar pemilu ulang seperti yang pernah terjadi lima kali sepanjang 2019 hingga 2022.