PBB Peringatkan Ancaman Kelaparan Parah di Sudan Selatan

29 Apr 2026, 17:16 WIB

warga Sudan Selatan yang terjebak konflik (Oxfam East Africa, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Intinya Sih

PBB memperingatkan 7,8 juta warga Sudan Selatan terancam kelaparan akut akibat konflik, pengungsian massal, ekonomi memburuk, dan dampak iklim ekstrem.
Anak-anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan jutaan kasus kekurangan gizi akut serta layanan kesehatan yang rusak karena perang.
Krisis makin berat karena akses bantuan terblokir dan pendanaan kemanusiaan baru terpenuhi 23 persen dari target 1,4 miliar dolar AS.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Sudan Selatan sedang menghadapi krisis kelaparan yang parah. Sekitar 7,8 juta jiwa atau 56 persen dari total populasi negara tersebut terancam mengalami kerawanan pangan akut antara April hingga Juli 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 73.300 orang diperkirakan berada dalam tingkat kelaparan paling ekstrem atau fase bencana. Kondisi ini didorong oleh kombinasi konflik yang memanas, pengungsian massal, kemerosotan ekonomi, serta guncangan iklim ekstrem.

1. Anak-anak dan wanita jadi kelompok paling rentan

anak-anak Sudan Selatan (Steve Evans, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons)

Krisis kelaparan di Sudan Selatan memberikan dampak yang fatal bagi kelangsungan hidup anak-anak balita. Saat ini, tercatat ada sekitar 2,2 juta anak yang menderita kekurangan gizi akut.

Situasi ini berisiko merenggut banyak nyawa generasi muda di negara termuda di dunia tersebut. Terdapat 700 ribu anak yang berada dalam kondisi kekurangan gizi paling parah dan berisiko tinggi meninggal dunia.

Kelompok ibu hamil dan menyusui juga tidak luput dari ancaman krisis. PBB mencatat ada 1,2 juta perempuan dalam kelompok tersebut yang menderita malnutrisi akut.

Penderitaan mereka semakin bertambah karena rusaknya berbagai layanan kesehatan dan gizi akibat peperangan. Kurangnya pasokan medis dan minimnya dana membuat perawatan menjadi sulit dilakukan.

2. Krisis diperparah konflik di Sudan dan akses yang sulit

pengungsi Sudan di Chad. (Foreign, Commonwealth & Development Office, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Krisis Sudan Selatan semakin parah akibat limpahan konflik dari perang saudara di negara tetangga, Sudan. Hampir satu juta orang terpaksa kembali ke wilayah Sudan Selatan demi menghindari kekerasan.

Pengungsian massal juga terus terjadi secara internal akibat eskalasi kekerasan antar kelompok. Di negara bagian Jonglei saja, hampir 300 ribu warga terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka.

Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan terus menemui jalan buntu akibat buruknya situasi keamanan. Banyak komunitas yang terisolasi karena akses pengiriman bantuan sengaja diblokir oleh pihak yang bertikai.

"Hambatan paling utama adalah blokade yang mencegah kami menjangkau warga. Harus ada fokus diplomasi yang serius karena konflik ini tidak berdiri sendiri," ujar Direktur Kedaruratan WFP Ross Smith, dilansir Arab News.

3. Lembaga kemanusiaan kesulitan mengumpulkan dana

bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Makaristos, Public domain, via Wikimedia Commons)

PBB menggarisbawahi adanya ancaman kelaparan yang sangat nyata di empat wilayah di negara bagian Upper Nile dan Jonglei. Wilayah-wilayah tersebut diperkirakan akan menghadapi tingkat malnutrisi akut yang terburuk dalam beberapa bulan ke depan.

Risiko kematian semakin tinggi seiring dengan merebaknya berbagai wabah penyakit di kamp-kamp pengungsi. Penyakit menular mematikan seperti kolera, malaria, dan campak terus menyerang anak-anak yang kekebalan tubuhnya melemah akibat kurang gizi.

Sayangnya, upaya global untuk menangani krisis ini terhambat oleh kekurangan dana kemanusiaan. Dari total target pendanaan sebesar 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp24,2 triliun) tahun ini, dunia baru berhasil menyumbang sekitar 23 persen saja.

"Konflik memukul perempuan dan anak-anak paling keras. Padahal, anak-anak ini adalah masa depan negara. Tanpa dukungan mendesak, masa depan tersebut terancam," kata Ross Smith, dilansir UN News.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.