PBB Sebut Militer Myanmar Tingkatkan Serangan Udara ke Warga Sipil

Dilansir South China Morning Post, beberapa serangan udara tersebut terjadi di wilayah Sagaing, utara Myanmar. Para pilot paralayang dilaporkan mematikan mesin saat mendekati target dan meluncur tanpa suara. Hal ini membuat warga sipil sama sekali tidak mendapatkan peringatan dan kekurangan waktu untuk mencari tempat berlindung.

Para penyidik juga menyatakan bahwa jumlah korban jiwa makin diperparah oleh serangan udara beruntun. Dalam taktik ini, pihak militer Myanmar menggempur suatu target, lalu melancarkan serangan susulan tak lama setelahnya. Serangan susulan tersebut diduga sengaja menyasar tim penolong, orang-orang yang membantu korban luka, serta warga yang berusaha menyelamatkan diri.

Kepala IIMM, Nicholas Koumjian, menyebut timnya sedang melacak komando militer dan mengidentifikasi unit yang bertanggung jawab atas pengeboman fasilitas umum. IIMM telah mengumpulkan bukti dari lebih dari 1.600 sumber. Ini termasuk 750 pernyataan saksi mata, foto, video, bukti forensik, hingga citra satelit. Selain militer, IIMM turut menyelidiki dugaan pelanggaran yang juga dilakukan kelompok bersenjata pihak oposisi.

"Secara khusus, ada banyak serangan udara yang menargetkan dan menghantam sekolah-sekolah. Anak-anak sering kali menjadi korban dari serangan udara ini, begitu pula rumah sakit. Oleh karena itu, tim kami sedang mengumpulkan bukti mengenai lokasi kejadian serta jenis amunisi yang digunakan," ungkap Koumjian dalam sebuah pernyataan.

Selain serangan udara, penyidik PBB mencatat pelanggaran HAM berat di fasilitas penahanan militer. Dilansir The Japan Times, mereka menemukan dugaan praktik penyiksaan sistematis, penahanan tanpa bukti, serta kekerasan seksual. Tindakan represif ini turut menyasar warga yang mengkritik pemilu di media sosial, di mana pelanggaran kecil sekalipun terancam hukuman penjara hingga 20 tahun atau vonis mati.

Laporan ini mematahkan upaya pemerintah junta militer Myanmar menampilkan pemilu sebagai bentuk kembalinya stabilitas setelah kudeta 2021. Partai milik junta militer mendapat suara terbanyak dalam proses pemungutan yang dilakukan pada 28 Desember 2025 hingga 25 Januari 2026. Negara-negara Eropa secara luas menolak hasil pemilu tersebut karena dinilai tidak transparan dan adil.