Pemerintah AS Minta Gugatan Polusi ke Perusahaan Elon Musk Dibatalkan

Gugatan terhadap xAI diajukan oleh National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) pada April 2025. Organisasi hak sipil tersebut menggugat xAI beserta anak perusahaannya, MZX Tech, dengan tuduhan mengoperasikan puluhan turbin gas tanpa izin udara dan pengendalian polusi yang semestinya. Fasilitas pembangkit tersebut berada di Southaven, Mississippi, gak jauh dari kawasan permukiman dan sekolah. Turbin itu digunakan untuk memasok kebutuhan listrik pusat data Colossus 2 milik xAI di Memphis, Tennessee.

Persoalan utamanya terletak pada emisi yang dihasilkan oleh turbin berbahan bakar gas metana tersebut. Perangkat itu diketahui dapat melepaskan berbagai polutan berbahaya, termasuk nitrogen oksida yang berperan dalam pembentukan ozon di permukaan tanah atau kabut asap (smog). Paparan polusi semacam ini dapat memicu serangan asma dan nyeri dada, serta dikaitkan dengan penurunan fungsi paru-paru dan kematian dini dalam jangka panjang. Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar fasilitas pembangkit.

Pada 15 Juni 2026, Departemen Kehakiman AS mengajukan permohonan untuk ikut campur dalam perkara sekaligus meminta pengadilan membatalkan gugatan NAACP. Dalam pengajuannya, pemerintah beralasan bahwa pusat data Colossus 2 memiliki peran penting dalam melatih dan mengembangkan model AI yang dibutuhkan perekonomian serta pertahanan nasional. Pemerintah juga menilai gugatan tersebut berpotensi menghambat pasokan energi dan inovasi teknologi di AS. Artinya, persoalan ini gak lagi dipandang sebatas sengketa lingkungan, tapi juga berkaitan dengan kepentingan strategis negara.

Salah satu alasan yang dikemukakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan AI untuk mendukung operasi militer. DOJ menyebut chatbot Grok milik xAI memberikan dukungan penting bagi aktivitas pertahanan AS, termasuk operasi militer dalam konflik dengan Iran. Pemerintah bahkan mengklaim teknologi tersebut memungkinkan pasukan AS mengerahkan lebih dari 2.000 amunisi ke 2.000 target berbeda dalam waktu 96 jam. Atas pertimbangan itu, DOJ menilai penghentian operasional fasilitas tersebut dapat mengganggu pemanfaatan AI untuk kepentingan pertahanan nasional.

Permintaan DOJ untuk membatalkan gugatan tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar hukum lingkungan. Michael Gerrard, profesor hukum lingkungan di Columbia Law School, menilai langkah pemerintah sangat tidak biasa karena DOJ tak secara langsung membantah tuduhan pencemaran yang diajukan NAACP. Sebaliknya, pemerintah justru mempertanyakan konstitusionalitas gugatan warga atau citizen lawsuit. Menurut Gerrard, pendekatan tersebut berpotensi menghilangkan salah satu jalur hukum yang selama ini dapat digunakan masyarakat untuk melawan pencemaran di lingkungan tempat tinggal mereka.

Sebagai gambaran, Clean Air Act merupakan undang-undang federal AS yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Aturan ini juga memberikan hak kepada individu dan kelompok lingkungan untuk menggugat pihak yang diduga melanggar ketentuan pencemaran udara. Abre' Conner, Direktur Environmental and Climate Justice NAACP, menilai hak tersebut merupakan perlindungan penting agar masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas keputusan yang membahayakan lingkungan mereka. Jika argumentasi pemerintah diterima secara luas oleh pengadilan, perusahaan berpotensi lebih sulit dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan warga dalam kasus pencemaran serupa.

Kritik juga datang dari masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas xAI. Justin J. Pearson, anggota DPR negara bagian Tennessee dari Partai Demokrat yang tinggal beberapa mil dari pusat data tersebut, menilai upaya pemerintah membatalkan gugatan sangat tidak dapat dibenarkan. Ia khawatir keputusan semacam itu akan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk melindungi diri dari dampak pencemaran. Kekhawatiran tersebut semakin besar karena pembangunan pusat data AI di berbagai wilayah AS juga memunculkan persoalan lain, mulai dari konsumsi listrik hingga penggunaan air dalam jumlah besar.

Dalam gugatan yang diajukan, NAACP meminta pengadilan menyatakan bahwa xAI telah melanggar ketentuan Clean Air Act. Organisasi tersebut juga menginginkan adanya perintah penghentian operasional turbin gas sampai perusahaan memperoleh izin yang diwajibkan. Selain itu, NAACP meminta perusahaan dikenai denda harian atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong xAI mematuhi aturan lingkungan sekaligus mengurangi risiko pencemaran yang dirasakan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, xAI sebelumnya menyatakan bahwa turbin yang digunakan bersifat sementara sehingga gak memerlukan izin seperti pembangkit listrik permanen. Namun, argumen tersebut menjadi salah satu persoalan yang diperdebatkan dalam proses hukum. Pada April 2026, NAACP kembali mengajukan gugatan dengan dukungan Southern Environmental Law Center dan Earthjustice. Dalam pengajuan tersebut, organisasi itu menyebut terdapat 27 turbin gas yang beroperasi tanpa izin udara di Southaven, Mississippi, dekat kawasan permukiman, sekolah, dan gereja.

Perkembangan kasus ini ternyata gak berjalan sesuai keinginan pemerintah AS. Pada 19 Oktober 2026, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Mississippi menolak permintaan DOJ untuk membatalkan gugatan NAACP. Hakim menyatakan bahwa pemerintah gak punya kewenangan untuk secara sepihak menghentikan gugatan warga berdasarkan ketentuan Clean Air Act. Dengan demikian, perkara pencemaran terhadap xAI tetap dapat dilanjutkan melalui proses pengadilan.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026 ketika pengadilan juga menolak permintaan xAI untuk membatalkan gugatan tersebut. Hakim turut menolak argumentasi perusahaan bahwa turbin gas sementara yang mereka gunakan dikecualikan dari kewajiban perizinan berdasarkan Clean Air Act. Pengadilan menegaskan bahwa turbin gas metana tersebut tetap harus memenuhi ketentuan izin udara yang berlaku. Meski begitu, perkara belum sepenuhnya selesai karena pengadilan masih harus mempertimbangkan permintaan NAACP untuk menerbitkan perintah penghentian sementara operasional pembangkit listrik tersebut.

Kasus xAI memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi AI dapat memunculkan persoalan baru ketika kebutuhan energi perusahaan berbenturan dengan perlindungan lingkungan. Ambisi AS untuk unggul dalam persaingan teknologi memang memiliki nilai strategis, tapi kepentingan tersebut tetap perlu berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Penolakan pengadilan terhadap permintaan DOJ dan xAI menjadi perkembangan penting bagi hak warga untuk memperjuangkan lingkungan yang lebih sehat. Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses hukum dan bagaimana perusahaan Elon Musk tersebut mempertanggungjawabkan dugaan pencemaran di sekitar fasilitasnya.