Pemerintah Tolak Wacana Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

23 Jan 2025, 07:08 WIB

Santi Dewi

Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta. (dok. Kemlu RI)

Intinya sih...

Anis Matta: Tidak pernah ada pembicaraan soal relokasi warga Gaza ke Indonesia
Hidayat Nur Wahid: Penolakan pemerintah terhadap wacana relokasi dipuji, dianggap sebagai cara untuk melihat reaksi publik
Mardani Ali Sera: Isu relokasi warga Gaza bukan urusan Trump, komitmen Indonesia siap membantu warga Gaza

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, mengatakan belum pernah ada pembicaraan apapun di internal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka soal wacana yang dilemparkan oleh tim transisi Presiden Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Bahkan, Indonesia secara terbuka sudah menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut.

"Yang pertama, belum ada pembicaraan sama sekali, belum ada," ujar Anis di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu (22/1/2025).

Dia menyatakan rekonstruksi tak bisa dijadikan alasan untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia Menteri dari Partai Gelora itu kembali menegaskan Presiden Prabowo belum pernah membicarakan isu tersebut.

"Pada dasarnya kan kami tidak bisa menerima relokasi warga dari Gaza karena rekonstruksi bukan jadi kendala. Tetapi, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi. Pada dasarnya wacana tersebut belum pernah dibicarakan (Prabowo)," tutur dia.

Alih-alih membicarakan wacana relokasi warga Gaza ke Indonesia, Prabowo justru kembali berencana menyalurkan bantuan lagi bagi warga Palestina.

"Kami sekarang masih berkoordinasi secara teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Itu saja yang kami kerjakan. Insya Allah (kirim bantuan lagi)," ujar Anis.

1. MPR puji sikap pemerintah yang tolak wacana relokasi warga Gaza

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, sikap penolakan pemerintah terhadap wacana yang dilempar oleh tim transisi Trump, dipuji oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai usulan dari tim Trump itu dianggap sebagai cara untuk melihat reaksi publik atau tasting the water.

"Relokasi itu merupakan usulan yang tidak rasional dan tak membantu untuk menyelesaikan masalah. Sangat terasa sekali (usulan itu) sebagai kedok dari upaya untuk mengusir warga Palestina dari Tanah Airnya sendiri untuk kepentingan Israel. Usulan itu juga tidak sesuai dengan semangat gencatan senjata yang telah disepakati," ujar Hidayat seperti di dalam keterangan tertulis pada 21 Januari 2025.

Wacana tersebut kata Hidayat harus ditolak secepatnya agar tidak menjadi bola liar di kemudian hari.

"Siapapun yang mengusulkan itu, kita harus secara tegas menolak karena relokasi berkedok pengusiran akan kontraproduktif dengan kemerdekaan Palestina," tutur dia.

2. Isu relokasi seharusnya ditanyakan ke warga Gaza

Donald Trump memberikan pidato usai memenangkan pemiu di Amerika Serikat. (youtube.com/Fox Business)

Anggota komisi I DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai isu relokasi warga Gaza bukan menjadi urusan Trump. Hal itu seharusnya ditanyakan kepada warga Gaza langsung. Dia menggaris bawahi komitmen Bangsa Indonesia yang siap membantu warga Gaza.

"Relokasi itu bukan urusan Donald Trump, harus ditanya kepada warga Gaza. Tapi, masyarakat Indonesia siap membantu warga Palestina, apalagi warga Gaza. Nah, yang patut jadi pertanyaan menggelitik kenapa tim Donald Trump menyebut Indonesia?" kata Mardani.

3. Upaya mengatasi penjajahan bukan dengan memindahkan penduduk ke wilayah lain

Ilustrasi Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. (IDN Times/Fitang Budhi Aditia)

Penolakan secara tegas terhadap wacana dari tim transisi Trump sudah disampaikan secara terbuka melalui media sosial Kementerian Luar Negeri. Menurut Kemlu, upaya mengatasi suatu penjajahan di suatu wilayah tidak bisa dilakukan dengan memindahkan penduduk yang terjajah ke wilayah lain.

Bila pemindahan penduduk dilakukan, hal itu sama saja dengan memberi tempat untuk pihak penjajah.

"Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza," begitu cuitan akun Kemlu.