Pengadilan Kriminal Internasional Rilis Surat Penangkapan Putin

18 Mar 2023, 07:35 WIB

Presiden Rusia, Vladimir Putin. twitter.com/KremlinRussia_E

Jakarta, IDN Times - Pengadilan Kriminal Internasiona atau ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan pejabat Rusia bernama Maria Lvova-Belova, atas dugaan skema mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.

“Ada alasan masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas dugaan kejahatan,” sebut pernyataan dari ICC, dikutip dari CNN, Sabtu (18/3/2023).

Tuduhan ICC ini terkait dugaan praktik tersebut yang dilaporkan CNN dan sejumlah media lainnya. Surat perintah penangkapan ini juga yang pertama diajukan terhadap pejabat Moskow sejak negara tersebut menginvasi Ukraina setahun lalu.

1. Rusia murka atas tuduhan ICC

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov (Twitter.com/Russian Embassy, IDN)

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengutuk tuduhan yang dilayangkan ICC tersebut. Ia menyebutnya sangat keterlaluan.

“Kami menganggap tuduhan ini keterlaluan dan tidak dapat diterima. Rusia, seperti sejumlah negara, tidak mengakui yuridiksi pengadilan ini. Oleh karena itu, setiap keputusan semacam ini dibatalkan untuk Rusia, dari sudut pandang hukum,” ujar Peskov.

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC datang beberapa hari setelah sejumlah media AS meminta agar dua kasus kejahatan perang terkait invasi Ukraina dibuka.

2. Ukraina gembira dengan surat penangkapan Putin

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy (twitter.com/ZelenskyyUa)

Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, berterima kasih kepada ICC atas keputusannya tersebut.

“Kremlin terlibat langsung dalam deportasi paksa anak-anak kami ke Rusia. Lebih dari 16 ribu deportasi paksa tercatat. Tapi jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi,” kata Zelenskyy.

“Operasi kriminal semacam itu tidak mungkin terjadi tanpa perintah dari pemimpin tertinggi negara teroris tersebut,” ucapnya.

3. ICC bisa mengadili pemimpin negara

Ilustrasi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda (www.icc-cpi.int)

Kepala Kejaksaan Karim Khan mengatakan tidak seorang pun boleh bertindak semau mereka dan mengabaikan orang lain. Khan bahkan merujuk pada persidangan bersejarah eks Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dan eks pemimpin Liberia, Charles Taylor.

“Mereka semua adalah individu yang kuat. Namun mereka berakhir di ruang sidang,” tuturnya.

Rusia bukanlah anggota ICC. Karena pengadilan tidak melakukan persidangan in absentia, setiap pejabat Rusia yang didakwa harus diserahkan Moskow sendiri atau ditangkap di luar Rusia.