Petinggi Hamas Tewas dalam Serangan Israel di Lebanon

Berita kematian Farhat dikonfirmasi oleh kelompok Palestina Hamas dan saya bersenjatanya, Brigade Al-Qassam. Mereka mengatakan bahwa Farhat terbunuh bersama kedua anaknya, Janan dan Hamzah, dalam serangan yang menargetkan apartemen mereka di Sidon.

"Farhat dan keluarganya gugur dalam serangan udara Zionis yang berbahaya yang menargetkan rumah mereka di Sidon pada Jumat pagi," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu.

Media lokal melaporkan bahwa serangan itu terjadi sekitar pukul 03.45 waktu setempat, menyebabkan kerusakan parah pada blok apartemen dan bangunan di sekitarnya.

"Sebuah drone musuh menyerang apartemen hunian, menyebabkan dua ledakan berturut-turut yang memicu kebakaran dan kerusakan besar. Petugas darurat segera menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi tiga jenazah syuhada," lapor NNA.

Awal pekan ini, seorang pejabat penghubung Hizbullah dengan kelompok Palestina tewas dalam serangan Israel di wilayah selatan Beirut. Serangan tersebut adalah yang kedua di ibu kota sejak diberlakukannya gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada November 2024.

Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan empat orang, termasuk seorang perempuan, dilansir dari France24.

Para pemimpin Lebanon mengecam serangan tersebut, namun Israel mengatakan bahwa tindakan itu merupakan balasan terhadap serangan roket di wilayah mereka baru-baru ini. Hizbullah sendiri membantah terlibat dalam serangan tersebut.

Gencatan senjata pada November 2024 mengakhiri perang lintas batas selama berbulan-bulan antara Israel dan Hizbullah. Namun, meskipun perjanjian telah disepakati, Israel masih terus membombardir Lebanon selatan setiap hari.

Otoritas Lebanon mencatat lebih dari 1.364 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, termasuk sedikitnya 117 orang tewas dan lebih dari 363 lainnya terluka.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel seharusnya menarik seluruh pasukannya dari Lebanon selatan pada 26 Januari 2025. Namun, batas waktu tersebut diperpanjang hingga 18 Februari 2025 setelah Israel menolak untuk mematuhinya. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di lima pos perbatasan.