Pidato di PBB, PM Inggris Ungkap Modus Propaganda Rusia

National Centre for Information Defence bertugas memantau, mengidentifikasi aktor, serta melumpuhkan serangan informasi bermotif politik yang mengancam kepentingan nasional Inggris. Pada tahap awal, badan ini bernaung langsung di bawah Kantor PM dan Kabinet. Unit tersebut juga menyatukan koordinasi antara dinas intelijen, kementerian, aparat kepolisian, dan pengelola platform media sosial.

Dalam paparannya, Burnham membeberkan bahwa Kremlin mengalokasikan anggaran sekitar 1,3 miliar pound sterling (sekitar Rp30,8 triliun) per tahun untuk memanipulasi informasi publik. Dana itu dimanfaatkan untuk mengoperasikan jaringan bot, mendirikan situs web tiruan, serta memproduksi artikel berita palsu. Otoritas Rusia dituding memalsukan identitas 28 institusi ternama Inggris, termasuk sejumlah universitas dan kantor berita BBC.

"Ini adalah kampanye berbahaya yang masuk ke rumah-rumah warga dan memutarbalikkan persepsi mereka tentang negara serta lingkungannya," kata Burnham, dikutip dari The Guardian.

Menurut Burnham, masyarakat yang tertekan beban biaya hidup dan pemuda yang menganggur menjadi kelompok paling rentan terpengaruh propaganda semacam itu. Selain itu, badan intelijen Inggris mencatat keterlibatan Rusia dalam upaya gangguan Pemilu 2019 serta provokasi keresahan sosial setelah tragedi nasional. Inggris kini siap membagikan pengalaman pertahanan sibernya kepada negara-negara sekutu, setelah sebelumnya membantu Moldova mengamankan pemilu dari ancaman serupa

Perkembangan teknologi AI yang kian canggih dinilai menjadi pendorong baru bagi meluasnya perang informasi modern. Burnham memperingatkan bahwa pemanfaatan AI generatif dan teknologi deepfake dapat meningkatkan kecepatan dan skala penyebaran berita bohong.

Guna meredam bahaya tersebut, pemerintah Inggris mengoptimalkan peran AI Security Institute untuk menguji model-model AI sebelum dilepas secara bebas ke pasar. Namun, proses pengujian saat ini masih bersifat sukarela sehingga sejumlah pengembang sempat enggan menyerahkan sistem mutakhir mereka. Burnham menegaskan pemerintah tidak akan ragu menerbitkan regulasi yang mengikat secara hukum apabila keselamatan publik terancam.

Inggris juga berencana menempatkan tata kelola keselamatan AI sebagai agenda prioritas saat memegang Presidensi G20 di Manchester tahun depan. Burnham mendorong kesepakatan prinsip global demi menjaga transparansi model AI, meniru respons kompak para pemimpin dunia saat menangani krisis keuangan 2008. London turut menyambut baik inisiatif serupa yang diajukan Norwegia dan telah didukung oleh lebih dari 20 negara mitra.

"Kita semua telah mendengar peringatan bahaya yang harus kita perhatikan, jadi kita harus bangkit menghadapi momen ini," tegas Burnham, dilansir BBC.

Di luar isu keamanan siber, Burnham menegaskan kembali dukungan Inggris untuk perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia. Ia mengungkit kunjungannya ke Kiev bulan lalu, saat melihat langsung warga terpaksa beraktivitas di jalanan karena pasar hancur dibom dan stasiun bawah tanah beralih fungsi menjadi tempat perlindungan. Burnham mengecam serangan rudal Rusia terhadap fasilitas energi sipil menjelang musim dingin sebagai kejahatan perang.

Menyinggung situasi di Timur Tengah, Burnham mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tetapi juga menyerukan diakhirinya serangan militer Israel terhadap warga Palestina. Inggris telah melarang perdagangan komoditas dari area permukiman ilegal Israel serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terlibat pembangunannya.

Burnham juga mengingatkan komunitas internasional agar tidak melupakan krisis kemanusiaan akibat perang saudara yang berkecamuk di Sudan. Di samping itu, ia menyoroti perubahan iklim sebagai ancaman nyata terhadap keamanan dunia menyusul rentetan bencana gelombang panas, banjir bandang, dan kebakaran hutan. Ia mendesak negara-negara anggota PBB segera mempercepat transisi energi bersih demi masa depan generasi mendatang.