Kuala Lumpur, IDN Times - Cita-cita mantan PM Malaysia, Najib Razak untuk dapat sarapan di Kuala Lumpur, makan siang di Singapura dan balik ke Kuala Lumpur untuk makan malam menggunakan kereta cepat yang menghubungkan ibu kota kedua negara, sepertinya harus dikubur.
Cita-cita tersebut atau mungkin bisa disebut sebagai sebuah candaan dikemukakan Najib Razak saat penandatanganan kesepakatan proyek kereta peluru yang menghubungkan ibu kota kedua negara tahun 2016.
Proyek kereta peluru sepanjang 350 km ini sebenarnya sudah diajukan oleh PM Singapura, Lee Hsien Loong tahun 2013, namun baru tercapai kesepakatan tiga tahun kemudian. Beberapa perusahaan kereta api dari Cina, Jepang dan Korea Selatan sudah menyatakan minat mereka terlibat dalam proyek ini.
Mega proyek ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh antara Kuala Lumpur menuju Singapura dari lima jam lebih menjadi satu setengah jam - yang mendasari candaan Najib Razak saat itu.
Namun pemerintah baru Malaysia di bawah kepemimpinan PM Mahathir Mohamad - yang berniat memangkas uang negara Malaysia sebesar US$ 250 miliar ini telah memutuskan untuk membatalkan beberapa mega proyek pemerintahan sebelumnya.
Termasuk proyek kereta peluru yang sedang masuk dalam proses tender ini dan diharapkan bisa selesai tahun 2026, demikian dilansir dari Business Insider Malaysia.
Pemangkasan proyek senilai US$ 28 miliar ini menjadi sasaran kapak dari sang PM yang sudah berusia 92 tahun ini, selain proyek lainnya senilai US$ 14 miliar yaitu proyek kereta yang menghubungkan wilayah timur Thailand melintasi Laut Tiongkok Selatan, dengan jalur pengiriman barang di Selat Malaka di wilayah timur Malaysia.
Sebelumnya PM Mahathir Mohamad juga sudah mengumumkan mencabut kebijakan pengenaan pajak barang dan jasa yang bertujuan mendapatkan pemasukan negara sebesar US$ 11,05 miliar tahun ini, serta memberlakukan kembali subsidi bahan bakar di tengah naiknya harga minyak dunia.
Keputusan untuk membatalkan mega proyek ini yang disampaikan hari Senin ini (28/5/2018). Tentu saja keputusan itu mempunyai konsekuensi hukum atau penalti yang tidak sedikit. Namun PM Mahathir menyatakan akan mencari cara agar bisa meminimalisir biaya tersebut sambil mengomunikasikannya dengan pemerintah Singapura.
Dilansir dari South China Morning Post, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Singapura atas pengumuman dari pemerintah baru Malaysia ini.