PM Thailand Selamat dari Mosi Tidak Percaya  

Selama debat, partai oposisi menuding Paetongtarn hanya menjadi boneka ayahnya, Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri baru kembali ke Thailand pada 2023 setelah 15 tahun mengasingkan diri dari negara tersebut.

Rangsiman Rome, anggota parlemen dari People's Party, secara terbuka menuduh Paetongtarn membuat perjanjian khusus untuk ayahnya.

"Anda membuat kesepakatan, kesepakatan iblis, agar ayah Anda mendapatkan perlakuan istimewa dibanding tahanan lainnya. Ayah Anda tidak akan berada di penjara sehari pun," ujar Rangsiman dalam sidang parlemen.

Tuduhan ini berkaitan dengan fakta bahwa Thaksin hanya menjalani beberapa bulan dari hukuman penjara delapan tahun atas kasus korupsi di rumah sakit kepolisian. Dia kemudian mendapat pengampunan dari raja Thailand sehingga memicu rumor adanya kesepakatan di balik layar.

Paetongtarn membantah tuduhan tersebut dengan alasan dia baru menjabat PM beberapa bulan setelah ayahnya mendapat pengampunan. Oposisi juga meragukan keterangan Paetongtarn tentang kondisi kesehatan ayahnya yang katanya sakit parah sehingga dirawat di bangsal khusus alih-alih di penjara.

Mosi ini muncul saat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Paetongtarn sedang rendah. Survei dari lembaga National Institute of Development Thailand menunjukkan hanya 38,55 persen masyarakat yang percaya pemerintahannya mampu menyelesaikan masalah nasional.

Thailand saat ini menghadapi tantangan ekonomi berat. Pertumbuhan PDB negara itu pada 2024 hanya 2,5 persen, terendah di antara negara-negara ASEAN-6. Indeks saham SET Thailand juga anjlok lebih dari 15 persen sejak awal tahun ini, dilansir CNBC.

Partai oposisi mengklaim pemerintahan Paetongtarn belum mengatasi masalah utama seperti tingginya biaya listrik tinggi dan rendahnya harga hasil pertanian. Mereka juga mengkritik program bantuan langsung tunai yang dianggap tidak efektif untuk menggerakkan ekonomi, dilansir Bangkok Post.

Kontroversi lain yang dihadapi adalah pemulangan 40 warga Uyghur ke China pada akhir Februari. Tindakan ini mendapat kecaman internasional dan membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan visa bagi beberapa pejabat Thailand.

Oposisi juga menuduh Paetongtarn menghindari pajak terkait kepemilikan tanah resor golf keluarga dan menerima saham bernilai miliaran baht tanpa membayar pajak hadiah.

Dari 319 suara pendukung Paetongtarn, lima di antaranya berasal dari Partai Thai Sang Thai yang sebenarnya berada di kubu oposisi. Pemimpin partai tersebut, Khunying Sudarat Keyuraphan, mengkritik kelima anggotanya yang membelot. Tujuh anggota parlemen yang abstain termasuk empat anggota dari Partai Demokrat yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah.

Meski lolos dari mosi tidak percaya, perjuangan Paetongtarn belum berakhir. Pemimpin Oposisi Natthaphong Ruengpanyawut menyatakan akan meminta lembaga independen menyelidiki berbagai isu yang muncul dalam debat mosi tidak percaya.

"Pemerintah harus mempersiapkan pembelaannya dengan baik, karena tidak mungkin perdana menteri akan mampu menjawab banyak informasi yang kami miliki," kata Natthaphong.

Pengaruh keluarga Shinawatra masih cukup kuat dalam politik Thailand. Thaksin tetap populer di kalangan rakyat miskin yang merasa sejahtera selama pemerintahannya tahun 2001-2006. Namun, elite konservatif Thailand menganggapnya sebagai politisi korup dan manipulatif.