Jakarta, IDN Times - Kepolisian Tanzania menangkap 130 orang di beberapa wilayah pada Kamis (9/7/2026). Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan situasi keamanan di negara tersebut.
Penangkapan massal ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan larangan total terhadap penyelenggaraan rapat umum politik. Polisi memperketat pengamanan demi mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa besar.
Polisi Tanzania menuduh para tersangka menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal. Operasi penangkapan dilakukan serentak untuk mencegah gangguan keamanan nasional.
Para pelaku diduga menggunakan media sosial untuk menggerakkan massa. Kelompok tersebut dituduh berencana merusak fasilitas umum dan menyerang petugas keamanan.
"Kami menangkap 130 tersangka di berbagai wilayah setelah memantau pergerakan mereka. Mereka terbukti merencanakan pertemuan, serta menyebarkan informasi yang mengajak orang lain berbuat kriminal," kata pihak Kepolisian Tanzania, dilansir Eastleigh Voice.
Pemerintah Tanzania melarang seluruh aktivitas rapat umum politik sejak 26 Juni 2026. Kebijakan ini menuai perdebatan di tengah masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tanzania, Patrobas Katambi, menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan menjaga stabilitas negara. Pemerintah ingin memastikan keamanan pameran dagang internasional yang sedang berlangsung di Dar es Salaam.
"Saya sudah memerintahkan kepolisian untuk tidak memberikan izin rapat umum selama periode ini. Aturan ini berlaku untuk semua partai politik, baik partai pemerintah maupun oposisi," ujar Katambi.
Sebelum larangan terbit, kelompok masyarakat telah merencanakan unjuk rasa pada Selasa (7/7/2026). Aksi tersebut bertujuan menuntut reformasi demokrasi dan mendesak pembebasan tokoh oposisi, Tundu Lissu.
Protes warga dipicu oleh kematian beberapa orang dalam pemilu tahun lalu, yang diwarnai diskualifikasi calon oposisi. Pemerintah membantah tuduhan bahwa aparat melanggar hak asasi manusia saat mengamankan pemilu tersebut.
Partai oposisi mengkritik keras larangan baru ini karena dinilai melanggar hak berkumpul yang dijamin oleh konstitusi negara.
"Sikap pemerintah terhadap tuntutan kebebasan dari masyarakat hanya menunjukkan rasa takut, intimidasi, dan upaya penindasan," kata Kepala Hubungan Luar Negeri Partai Chadema, John Kitoka, dilansir The Korea Herald.