Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Portugal, Paulo Rangel mengecam Israel yang berencana mengekspansi pendudukan di Tepi Barat pada Senin (14/9/2026). Menurutnya, praktik tersebut menunjukkan keinginan Israel untuk 'mencekik' warga di Tepi Barat.
Portugal termasuk salah satu negara yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina pada September 2025. Rangel juga menekankan bahwa Portugal mendukung penuh solusi dua negara untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina.
Rangel mengatakan, Israel memang sengaja mengekspansi koloni di Tepi Barat. Menurutnya, kebijakan Tel-Aviv tersebut tidak dapat diterima, terlebih saat memblokir dana bantuan untuk Otoritas Palestina.
“Kami berbicara soal pengepungan di institusi Palestina yang diperbolehkan, meskipun semuanya bertujuan untuk fungsi utama dari Otoritas Palestina untuk melayani warga sipil,” tuturnya, dikutip dari Democrata.
Kepala diplomasi Portugal itu juga menyerukan pengerahan pasukan stabilitas di Gaza. Namun, ia menilai situasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih sulit.
Pekan lalu, beberapa komedian dan seniman Portugal mengumumkan penarikan diri dari La Carte Fest yang akan diselenggarakan pada 19 Oktober hingga 1 November 2026. Langkah itu untuk menolak partisipasi komedian asal Amerika Serikat (AS), Jerry Seinfeld yang secara terbuka mendukung Israel.
Dilansir i24 News, pihak penyelenggara La Carte Fest mengatakan bahwa kehadiran Seinfeld tidak dipertanyakan lagi. Sementara acara tersebut masih akan berlangsung sesuai jadwal di MEO Arena, Lisbon dan tiket sudah terjual.
Sementara itu, keberpihakan Seinfeld terhadap Israel sudah menimbulkan kontroversi di AS. Pada Mei 2024, sejumlah mahasiswa Duke University memilih meninggalkan acara wisuda saat Seinfeld berpidato.
Portugal dan 10 negara Eropa lainnya, termasuk Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Spanyol, dan Swedia, beserta Kanada sudah bergabung dengan Inggris dan Prancis untuk menjatuhkan sanksi ke Israel. Belasan negara itu membatasi perdagangan dari wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat.
Dilansir Euronews, penetapan sanksi ini menyusul rencana pemerintah Israel untuk membuka tender konstruksi 1.200 unit rumah di Tepi Barat. Alhasil, Tel Aviv mendapat kecaman keras dari komunitas internasional dan sejumlah kelompok penegak hak asasi manusia (HAM).