H-1 Pemilu Sela, Trump Gugat 20 Ribu Surat Suara di California
- Pemerintahan Trump meminta Mahkamah Agung menghentikan penghitungan lebih dari 20 ribu surat suara pos California, sehari sebelum pemilu sela, terkait dugaan pemilih bukan warga negara.
- Pengadilan distrik dan banding menolak gugatan federal karena daftar DHS dinilai tidak akurat; pemeriksaan menemukan ribuan warga AS sah keliru ditandai tidak memenuhi syarat.
- Gubernur Gavin Newsom menyiapkan ahli hukum, pemantau TPS, dan layanan bantuan untuk menghadapi potensi intimidasi serta campur tangan selama pemilu California.
Jakarta, IDN Times – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan perintah darurat untuk menghentikan penghitungan lebih dari 20 ribu surat suara pos di California. Permohonan hukum yang diajukan pada Senin (2/11/2026) ini muncul sehari sebelum pemilihan sela berlangsung pada Selasa (3/11/2026). Sengketa tersebut kembali memperuncing hubungan pemerintah federal dengan California, negara bagian yang menjadi basis kuat Partai Demokrat, terkait dugaan penggunaan surat suara oleh bukan warga negara.
Sebelumnya, Hakim Distrik AS David Carter menolak permintaan pemerintah karena menganggap daftar pemilih yang dijadikan dasar gugatan tidak akurat dan dapat menghilangkan hak warga yang memenuhi syarat. Ia juga memperingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan proses demokrasi.
Carter menyampaikan peringatan mengenai bahaya intervensi pemerintah terhadap pemilu yang sedang berlangsung.
“Jika eksekutif dapat mengabaikan suara dan mengancam pemilu yang sedang berlangsung karena tuduhan yang belum terbukti, maka demokrasi kita dalam bahaya,” kata Carter, dikutip Al Jazeera.
1. Departemen Kehakiman persoalkan keabsahan surat suara pos
ilustrasi hukum (pexels.com/Sora Shimazaki) Departemen Kehakiman (DOJ) di bawah pimpinan Todd Blanche mendesak California agar memisahkan surat suara yang diduga tidak sah dari suara pemilih yang memenuhi persyaratan. Pemisahan itu diminta tetap berlaku sampai status kewarganegaraan para pemilih berhasil dipastikan. Gugatan yang didaftarkan pada pertengahan Oktober tersebut menggunakan daftar susunan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) sebagai landasan.
Namun, pejabat California menilai langkah tersebut sulit diterapkan karena pemungutan suara lebih awal sudah berlangsung sejak awal Oktober dan ratusan ribu surat suara telanjur diproses. Pemerintah negara bagian juga mempersoalkan validitas daftar tersebut serta metode identifikasi yang dinilai mengandung banyak kesalahan sehingga berisiko mencoret warga negara yang telah terdaftar secara sah. Persoalan ini berkaitan dengan mekanisme pemungutan suara melalui pos yang menggunakan jasa pengiriman, bukan pencoblosan secara langsung di tempat pemungutan suara.
2. Pengadilan banding menolak gugatan pemerintah federal
ilustrasi pengadilan (pexels.com/ Pavel Danilyuk) Pengadilan banding federal menguatkan keputusan pengadilan tingkat distrik sehingga pemerintah federal akhirnya membawa sengketa tersebut ke MA. Intervensi pemerintah menjelang pemungutan suara seperti ini disebut belum pernah terjadi dalam sejarah pemilu AS. Dalam catatannya pada Oktober, Carter menyoroti upaya pemerintah federal untuk mengubah prosedur pemilu yang berlaku di tingkat negara bagian dan daerah.
“Belum pernah sebelumnya dalam sejarah Amerika, pemerintah federal, pada malam menjelang pemilu, berusaha memaksa pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah untuk meninggalkan prosedur pemilu konstitusional mereka sendiri dan tunduk pada kehendak cabang eksekutif,” tulisnya, dikutip DW.
Setelah putusan hakim diterbitkan, kelompok pembela hak imigran bersama lembaga pemantau hak suara dari Universitas California Los Angeles (UCLA) meneliti daftar yang digunakan pemerintah. Hasil pemeriksaan menemukan ribuan warga AS keliru dimasukkan sebagai pemilih yang tidak memenuhi persyaratan. Kesalahan serupa juga teridentifikasi di sejumlah negara bagian lain, termasuk terhadap warga negara hasil naturalisasi maupun mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui jalur hukum.
3. Gubernur California kerahkan pemantau untuk jaga pemilu
ilustrasi Amerika Serikat (pexels.com/Breet Sayles) Gubernur Gavin Newsom merespons perselisihan tersebut dengan menyiapkan tim ahli hukum pemilu, petugas pemantau di tempat pemungutan suara, serta layanan bantuan bagi masyarakat. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi laporan intimidasi dan campur tangan selama proses pemilihan berlangsung, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi di California.
Sengketa tersebut berlangsung ketika Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas Kongres dalam pemilihan sela yang diperkirakan tidak akan berlangsung kompetitif bagi mereka di California. Trump berulang kali melontarkan tuduhan mengenai kecurangan pemilu dalam skala luas, meskipun berbagai penelitian dan audit pemerintah negara bagian menunjukkan bahwa praktik pemungutan suara ilegal oleh bukan warga negara sangat jarang ditemukan.
